Majelis hakim membebaskan terdakwa Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi alias AP (42), dari hukuman membayar restitusi seperti yang dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yakni sebesar Rp 425.550.436,60. Begini pertimbangan hakim.
"Sehingga menurut majelis hakim terdakwa tidak layak untuk dibebani restitusi," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (19/11/2026).
"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dibebani restitusi, sehingga terdakwa dibebaskan dari pembayaran biaya restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun pertimbangan majelis hakim tidak membebankan restitusi, lantaran status terdakwa hanya sebagai karyawan dengan gaji bulanan. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung yang harus membiayai keluarganya.
"Menimbang bahwa terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji oleh yayasan, pengelolaa uang SPP dan lain-lain semua dikelola oleh ketua yayasan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Sehingga yang banyak menikmati uang tersebut adalah Diyah Kusumastuti," papar majelis hakim.
"Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah terdakwa digaji sejumlah Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga," demikian lanjutan amar putusan tersebut.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita membayar restitusi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.550.436,60, sesuai keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tanggal 9 September 2026.
"Yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," terang JPU membacakan surat tuntutannya dalam persidangan, Kamis (15/10).
"Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan maka kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa melalui izin dari majelis hakim. Apabila pelelangan tidak mencukupi maka akan diganti pidana pengganti 125 hari," sambungnya.

































































