Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja Anita Palupi alias AP (42) divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 510 juta subsider 141 hari penjara. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam sidang putusan di ruang sidang Nusantara Pengadilan Negeri (PN) Jogja.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," bunyi amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Sunaryanta dalam persidangan, Kamis (19/11/2026).
"Dan pidana denda sebesar Rp 510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutup biaya denda.
"Apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka pidana denda diganti pidana penjara selama 141 hari," terang Majelis Hakim.
Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara dan JPU menuntut juga Anita membayar denda sebesar Rp 800 juta subsider kurungan 170 hari.
Pasalnya, Majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, yakni pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum," terang majelis hakim.
Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama serta dakwaan ketiga pertama dan kedua.
Dakwaan pertama yakni Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga pasal kesatu Pasal 77B jo Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan ketiga kedua yakni Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jo Pasal 20 huruf c UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah terdakwa Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan trauma psikis dan fisik. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," jelas Majelis Hakim.
"Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum," sambungnya.

































































