Seorang siswa di salah satu SMK swasta di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, diduga mengalami pecah gendang telinga setelah menjalani sanksi fisik di sekolah. Siswi berinisial RA (16) itu mengaku dihukum berguling di lapangan sambil disiram air.
RA mengaku mengalami gangguan pendengaran pada telinga kirinya setelah menjalani sanksi tersebut pada Maret lalu. Kondisinya kemudian diperiksa oleh dokter spesialis THT dan dinyatakan mengalami pecah gendang telinga.
"Saat itu saya disuruh berguling-guling di lapangan, kemudian disiram air. Setelah itu telinga saya terasa sakit dan pendengaran terganggu," kata RA, siswi SMK Taruna Kelautan Perikanan Bengkulu Tengah, Sabtu (17/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut RA, gangguan pada telinganya tidak langsung sembuh. Ia beberapa kali menjalani pemeriksaan medis hingga akhirnya diketahui terdapat kerusakan pada gendang telinga kiri.
Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas sekolah, RA mengaku mengalami trauma dan takut kembali ke sekolah sehingga tidak mengikuti kegiatan belajar selama sekitar tiga bulan.
Selain persoalan sanksi fisik, keluarga RA juga tengah mengurus kepindahan sekolah anaknya. Ibu korban, Hermi Junengsih, mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk mengurus proses tersebut.
Namun, menurut Hermi, pihak sekolah meminta keluarga menyelesaikan kewajiban pembayaran sekitar Rp 5 juta.
Keluarga kemudian mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 juta dari Baznas Provinsi Bengkulu. Meski demikian, Hermi menyebut nominal kewajiban yang diminta pihak sekolah belum berubah.
"Kami sudah datang ke sekolah untuk mengurus kepindahan anak. Katanya ada kewajiban yang harus diselesaikan sekitar Rp 5 juta. Kami sudah mendapat bantuan Rp 2 juta dari Baznas, tapi jumlah yang diminta masih seperti sebelumnya," jelas Hermi.
Kasus tersebut kini mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri telah mendatangi kediaman RA untuk melihat langsung kondisi siswi tersebut dan bertemu keluarganya.
Zulhendri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui bidang SMK. Dinas juga akan mengkaji sistem pembinaan yang diterapkan di sekolah tersebut.
"Kita akan tindak lanjuti melalui bidang SMK. Kita akan melihat bagaimana kurikulumnya, kemudian landasan hukum dari pembinaan yang diterapkan di sekolah tersebut," kata Zulhendri.
Zulhendri menjelaskan, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap bentuk pembinaan yang diterapkan kepada siswa memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan peserta didik.
Dinas Pendidikan juga akan melihat secara menyeluruh persoalan yang terjadi, termasuk kronologi pemberian sanksi serta mekanisme pembinaan yang diterapkan oleh pihak sekolah.
"Kita ingin memastikan sistem pembinaan yang dilakukan sekolah itu memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan," papar Zulhendri.
Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kasus tersebut dapat ditangani, termasuk kondisi pendidikan dan pemulihan siswi yang bersangkutan.



























































