DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT) menghormati proses hukum atas laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi, RWM (21), yang menyeret nama kader Gerindra yang juga Bupati Kupang, Yosef Lede. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTT Fernando Soares berharap agar kepolisian dapat bekerja objektif dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, ia berharap kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Nando diwawancarai detikBali melalui sambungan telepon, Minggu (15/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nando, setiap laporan yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam proses semua pihak perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan tersebut secara terang.
"Kita serahkan semuanya kepada APH, dan kita berikan kesempatan untuk mereka bekerja, masyarakat mohon tahan diri. Kita sama-sama menunggu proses hukum," sambung Nando.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Kupang Tome Da Costa menyatakan hal senada. Dia mengaku prihatin atas persoalan yang sedang dihadapi Yosef Lede.
Tome menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebagai bagian dari keluarga besar Partai Gerindra, ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Kami tentu merasa terpukul mendengar persoalan ini. Namun, kita harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Biarlah proses hukum yang menentukan," kata Tome melalui sambungan telepon.
Saat ini, dia melanjutkan, DPC Gerindra Kabupaten Kupang masih akan mencermati perkembangan penanganan laporan tersebut, sembari melakukan komunikasi dan pembahasan internal bersama jajaran partai.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang itu mengatakan partai akan mempertimbangkan langkah sesuai mekanisme dan ketentuan internal sesuai jika Yosef memang terbukti bersalah.
"Pastinya jika demikian, maka nanti pasti ada pertimbangan dari internal partai untuk sanksi dan sebagainya," kata Tome sembari mengungkapkan Gerindra Kupang segera menggelar rapat membahas masalah tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra NTT Esthon Foenay, dalam akun instagramnya @esthonlfoenay menegaskan semua individu setara di mata hukum, termasuk Yosef Lede.
"Saya menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk pejabat maupun kader partai politik," tulis Esthon.
Terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Kupang Yosef Lede, ia menjelaskan bahwa telah menghubungi Sekretaris Gerindra NTT Fernando Soares, untuk memantau kasus tersebut.
"Saya telah menghubungi Sekretaris DPD Gerindra NTT untuk ikut memantau secara intensif perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung di Polda NTT," lanjut Esthon, dalam postingan itu.
Ia menjelaskan, telah melakukan komunikasi dengan Yosef Lede, terkait kasusnya. Namun, ia menyerahkan kasus ini ke APH, untuk ditangani.
"Saya juga telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Namun, karena belum memperoleh informasi dan bukti secara utuh, saya memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum," tulis anggota DPR RI itu.
Dia mengatakan sebagai negara hukum, semua pihak harus menghormati dan mempercayakan proses penanganan perkara kepada kepolisian agar berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa menjaga kejujuran, disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah kepada masyarakat.
"Bagi saya, jabatan bukanlah kekebalan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," tegas mantan Wakil Gubernur NTT itu.

















































