Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi melapor ke polisi usai jemaahnya dilarang melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Nurul Tajdid, Kabupaten Barru. Sikap PWM Sulsel didasari atas adanya eskalasi konflik yang terus berlanjut di balik perkara tersebut.
PWM Sulsel melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel, Kamis (2/4/2026). Kebijakan ini sebagai tindak lanjut laporan pengaduan yang lebih dulu masuk di Polres Barru atas dugaan tindak pidana penghalangan ibadah oleh sekelompok massa.
"Penyerahan dokumen ini dimaksudkan agar Polda Sulsel memberikan atensi khusus terhadap kasus yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Barru dan kini membutuhkan penanganan yang serius, objektif, dan berkeadilan," Wakil Ketua PWM Sulsel, Gagaring Pagalung dalam keterangannya, Kamis (2/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gagaring, eskalasi konflik terus berlanjut setelah adanya dugaan intimidasi dalam rapat lanjutan pada 22 Maret 2026. Hal itu belakangan membuat Muhammadiyah di Barru menempuh langkah hukum ke Polres Barru hingga berujung pelaporan ke Polda Sulsel.
Gagaring menegaskan, PWM Sulsel akan mengawal langsung kasus ini agar tindakan intoleransi tidak terulang. Pihaknya juga berharap agar aset masjid milik Muhammadiyah tidak diserobot oleh pihak lain yang tidak memiliki dasar hak.
"PWM Sulsel memandang bahwa penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada level narasi teknis atau mediasi yang dangkal, melainkan harus menyentuh akar persoalan, yakni perlindungan kebebasan beribadah, perlindungan aset wakaf, dan penegasan hak pengelolaan masjid berdasarkan jejak historis serta dokumen yang sah," tegasnya.
Ketua Tim Pendampingan Penyelesaian Kasus Masjid Nurul Tajdid Muhammadiyah Baru ini berharap kasus ini mendapat perhatian khusus dari Polda Sulsel. Gagaring menyebut persoalan ini tidak hanya sebatas sengketa pengelolaan masjid, melainkan menyangkut kebebasan beribadah.
"Akar persoalan ini bukan semata perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri, tetapi merupakan konflik yang telah berkembang sebelumnya dan memuncak pada 20 Maret 2026, saat jemaah Muhammadiyah dihalangi menggunakan Masjid Nurut Tajdid Muhammadiyah untuk melaksanakan Salat Id," katanya.
Gagaring menegaskan, pihaknya mengantongi bukti kepemilikan dan hubungan kelembagaan Muhammadiyah atas Masjid Nurut Tajdid Barru sangat kuat. Selain dokumen pembelian tanah dan dokumen wakaf, terdapat pula dokumen pengajuan proyek pembangunan masjid yang secara eksplisit menempatkan Muhammadiyah sebagai penerima manfaat (beneficiary).
Dia melanjutkan, tanah lokasi masjid seluas 560 meter persegi telah dibeli sejak 14 Januari 1997 melalui Akta Jual Beli Nomor 10/PPAT/CB/I/1997. Tanah tersebut kemudian ditegaskan sebagai tanah wakaf untuk kepentingan Masjid Nurut Tajdid Muhammadiyah BTN Pepabri.
"Melalui surat pernyataan wakaf tertanggal 20 Juli 2022, Ikrar Wakaf Bentuk W.1, Akta Ikrar Wakaf Bentuk W.2 Nomor W.2/66/VII/2022, serta Surat Pengesahan Nadzir Nomor W5/03/VII/2022 tertanggal 28 Juli 2022," kata Gagaring.
Menurut dia, pembangunan masjid sejak awal diajukan, dibiayai, dan dijalankan dalam lingkungan Muhammadiyah. Jejak dokumen proyek berupa rincian pembiayaan pembangunan tahun 1998, laporan berkala pembangunan, hingga rekomendasi dari PWM Sulsel kepada PP Muhammadiyah pada tahun 1999.
Keseluruhan dokumen tersebut menunjukkan bahwa masjid ini bukan objek tanpa sejarah, melainkan aset dakwah Muhammadiyah yang dibangun dan digunakan. Selain itu asetnya dikelola dalam orbit Persyarikatan.
"PWM Sulsel menilai bahwa pembiaran atas kasus seperti ini akan menjadi preseden buruk, bukan hanya bagi warga Muhammadiyah di Barru, tetapi juga bagi perlindungan hak beribadah dan keamanan aset wakaf secara lebih luas," imbuh Gagaring.
Sebelumnya diberitakan, jemaah Muhammadiyah dilarang melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Nurut Tajdid, wilayah Pepabri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Jumat (20/3). Jemaah dicegat dan dipaksa membubarkan diri meninggalkan lokasi.
"Insiden bermula saat jemaah Muhammadiyah hendak menunaikan ibadah di Masjid Nurut Tajdid yang secara legalitas adalah aset resmi Muhammadiyah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf," ungkap Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Barru, Akhmad Jamaluddin dalam keterangannya, Jumat (20/3).
Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi menyebut perkara pelarangan salat Id itu terkait persoalan teknis dan sudah ditangani. Penolakan ini disebut ada kaitannya soal warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut tidak melaksanakan salat Idul Fitri bersamaan dengan Muhammadiyah.
"Penolakan warga lebih dari masjid tersebut tidak melaksanakan shalat Id hari ini. Besok Sabtu (baru akan digunakan salat Id)," ujar Ananda kepada detikSulsel, Jumat (20/3).































































