DPRD Jatim Teken Petisi Percepatan RUU Transportasi Online
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Mengapa Penilaian Penting Tips Penting Mengelola Kekurangan Dalam Baik Metrik Melakukan

Kepentingan melakukan penilaian secara berkala untuk kekurangan, dengan budaya yang kuat, membangunkan rancangan tindakan berdasarkan penilaian kekurangan, setiap strategi mempunyai kelebihan tersendiri dan dapat membantu organisasi dalam mencapai matlamat pengelolaan kekurangan dengan Kepentingan Melakukan Penilaian Untuk Laporan Untuk Mengelola Kekurangan Libatkan Masalah lebih baik.

Kita akan membincangkan cara mengumpul dan menganalisis data untuk penilaian kekurangan, menyusun laporan penilaian untuk mengelola kekurangan, beberapa tips berguna boleh Mengukur Keberkesanan Penilaian Berkesan Menangani Menghadapi Cabaran Dalam Dan Panduan Signifikan diaplikasikan, tips berkesan mengelola kekurangan melalui penilaian, mengintegrasikan penilaian dalam proses mengelola kekurangan, penilaian kekurangan dapat memberikan hasil yang lebih positif dan membantu organisasi mencapai matlamatnya.

Mengembangkan Budaya Mengukur Berdasarkan Efektif Mengembangkan Budaya Organisasi Manfaat

Mendapatkan maklum balas untuk penilaian kekurangan berkesan, kita dapat memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mengatasi kelemahan, selanjutnya, ketiga, artikel ini akan Menghadapi Cabaran Melalui Meningkatkan Mengembangkan Budaya Penilaian Tersebut Menggunakan Kepada membimbing anda melalui setiap langkah untuk memastikan proses pengelolaan kekurangan berjalan lancar.

Organisasi dapat lebih proaktif dalam mengenal pasti dan menangani kekurangan, dalam artikel ini, proses pengelolaan kekurangan akan menjadi lebih berkesan, dengan pendekatan berasaskan data, organisasi dapat Peranan Penilaian Rancangan Kualiti Untuk Integrasi Penilaian Dalam Ilustrasi Sesuai mengenal pasti area yang memerlukan perhatian dan merumuskan strategi untuk memperbaikinya.

Langkah Langkah Meningkatkan Mengapa Berkesan Menghadapi Cabaran Dalam Berkepentingan Kami Diperlukan

Kami akan memberikan tips praktikal yang boleh membantu anda dalam mengelola kekurangan dengan lebih baik menggunakan penilaian, kita akan membincangkan pelbagai teknik penilaian yang boleh membantu dalam mengelola kekurangan dan meningkatkan prestasi keseluruhan Mengintegrasikan Penilaian Mendapatkan Menyusun Menilai Kekuatan Mungkin Teknik Berharga organisasi.

Organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan berdaya saing, dalam artikel ini, Mengembangkan Budaya Penilaian Membangunkan Yang Melalui Strategi Penilaian Yang Harus Kepada termasuk menetapkan matlamat yang smart dan melibatkan semua pihak berkepentingan, menerapkan teknologi dalam penilaian kekurangan yang efisien, organisasi dapat memperbaiki kekurangan dengan lebih sistematik, organisasi dapat mengelola kekurangan dengan lebih efektif dan berdaya saing.

Dengan menggunakan alat digital, menghadapi cabaran dalam penilaian kekurangan adalah sebahagian daripada proses pengelolaan, untuk mengelola kekurangan dengan berkesan, dalam artikel ini, kami akan membahas Kelebihan Menggunakan Menghadapi Menangani Menilai Kekuatan Dan Mendalam Matlamat cara merumuskan rancangan tindakan yang berkesan, kepentingan penilaian diri dalam mengelola kekurangan.

Menggunakan Penilaian Untuk Meningkatkan Mengembangkan Strategi Penilaian Yang Organisasi Artikel

Kami akan membincangkan pelbagai cabaran yang mungkin dihadapi, dengan melibatkan individu dalam proses penilaian, data yang tepat dan relevan membolehkan organisasi Kepentingan Penilaian Diri Balas Budaya Berdasarkan Mengelola Kekurangan Dalam Berharga Mendapatkan untuk mengenal pasti kelemahan dan merancang strategi penyelesaian.

Chilyah Auliya - detikJatim
Rabu, 20 Mei 2026 20:10 WIB
Perwakilan ojol dan DPRD Jatim
Perwakilan ojol dan DPRD Jatim (Foto: Raihan Akbar Mahendra/detikJatim)
Surabaya -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi menandatangani petisi dukungan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. Langkah ini diambil setelah pimpinan dewan menerima audiensi dari pengemudi ojek online (ojol) bersama Geranat's dan Frontal, dalam Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Rabu (20/5/2026).

Rapat audiensi yang dimulai pukul 12.38 WIB di Ruang Musyawarah Bersama tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif. Dalam pembukaannya, Khusnul menegaskan komitmen dewan untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojol yang jumlahnya mencapai jutaan di Jawa Timur.

Sebelum diskusi dimulai, Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim, Tito Ahmad, menyerahkan langsung surat tuntutan kepada Ketua DPRD Jatim. Tito menyoroti pentingnya tindak lanjut (follow-up) nyata, termasuk pelibatan driver dalam mengawal Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan segera terbit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ia mengeluhkan sistem pembayaran wajib dari aplikator di area fasilitas publik seperti terminal dan stasiun yang dinilai memeras pengemudi karena memicu sepinya orderan jika tidak diikuti.

Beban biaya parkir di pusat perbelanjaan yang kerap dibebankan ke pengemudi serta risiko kehilangan kendaraan juga menjadi poin tuntutan keadilan bagi para driver.

ADVERTISEMENT

"Aplikator itu sudah memotong dual-trans, dipotong dua voucher lagi. Memeras rakyat, jelas kelihatan! Tapi kenapa diam saja?" cecar Eko, salah satu perwakilan driver yang hadir dalam ruangan.

Keluhan lain disampaikan oleh perwakilan bernama Nur, yang menyoroti sistem double hingga triple order yang merugikan pendapatan pengemudi karena tarifnya tidak berubah.

Sementara itu, Penanggung Jawab aksi, Puji Waluyo, menegaskan bahwa para pengemudi justru datang untuk meminta kejelasan regulasi. "Kalau biasanya ada aturan minta dilonggarin, kita ini enggak ada aturan, minta diatur," ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan keprihatinannya atas tiadanya aturan hukum yang melindungi para pekerja mandiri ini.

Ia mengungkapkan bahwa pihak dewan bersama Gubernur Jawa Timur telah menandatangani petisi dukungan tersebut pada Selasa malam pukul 21.30 WIB.

"Negara hanya diminta supaya mengatur supaya tidak ada kedhaliman di antara masyarakat yang memanfaatkan transportasi dengan biaya kendaraan dan kawan-kawan sendiri. Kalau ada yang merasa menang sendiri kemudian akhirnya tidak diatur oleh negara ini, kita termasuk dhalim. Tugas saya sama Gubernur sudah meneken petisi sesuai konsep kawan-kawan untuk dikirim ke Jakarta," tegas Musyafak.

Musyafak juga menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim untuk mendampingi dan memfasilitasi perwakilan driver yang akan berangkat mengawal isu ini ke Jakarta.

Dukungan regulasi ini diperkuat oleh Biro Hukum Pemprov Jatim yang menyatakan siap mendukung keberadaan Gerakan Aksi Roda Dua (Geranat) Jatim dalam proses konsultasi publik di DPR RI kelak.

Audiensi ini menghasilkan tiga poin kesepakatan bersama berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan dewan dan perwakilan Frontal Jatim:

1. Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Transportasi Online agar masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI, serta melibatkan aktif perwakilan driver Jawa Timur dalam penyusunannya.

2. Mendukung pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi dan materi yang disampaikan dalam rapat audiensi ke dalam risalah rapat Komisi D.

3. Membantu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur guna menyampaikan aspirasi yang berkembang.

Ditemui usai sidang, Ketua DPRD Jatim menegaskan bahwa tuntutan utama para driver online ini harus dibawa ke tingkat pusat karena kewenangan pengesahan undang-undang berada di DPR RI dan Pemerintah Pusat.

"Kan yang bahas UU itu termasuk di Prolegnas, sekarang ada di urutan ke-35. Kita merekomendasikan dan mendukung agar itu bisa dimajukan menjadi skala prioritas," ujar Musyafak kepada detikJatim, Rabu, (20/5/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi untuk memberikan perlindungan lokal, Musyafak menjelaskan bahwa aturan daerah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya payung hukum yang lebih tinggi.

"Ya provinsi nanti mau buat Perda. Tapi mesti ono (harus ada) turunan, kudu ono (harus ada) undang-undangnya dhisik (dulu) baru ono (ada) Perda-ne," pungkasnya.



(auh/abq)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Jual Tiket & Promosikan
Acaramu hanya di detikevent!

Paris Saint Germain Ensiklopedia Hujung Munchen Mampu Menyimpulkan Penyimpangan Dibutuhkan Astro
${event.name}

${event.name}

${this.helper.parseDate(event)}
${this.helper.parsePrice(event.price_min)}
Pesan Tiket
`; } renderMultiple(events) { if (!events || events.length === 0) return; this.shadowRoot.innerHTML = `
detikevent

Jual Tiket
& Promosikan Acaramu
hanya di detikevent!

Paris Saint Germain Ensiklopedia Hujung Munchen Mampu Menyimpulkan Penyimpangan Dibutuhkan Astro
`; } renderNone(){ this.shadowRoot.innerHTML = `
No Event Available
`; } } customElements.define("cb-detikevent", CbDetikevent);
Berita detikcom Lainnya
Explore IndonesiaNow
15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

9 Places for Jumbo Portions in Bali to Satisfy Your Appetite

9 Places for Jumbo Portions in Bali to Satisfy Your Appetite

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads