PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) buka suara soal dicabutnya konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Manajemen RAPP menyampaikan pencabutan izin tersebut diketahui dari adanya pemberitaan media dan saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," ujar manajemen RAPP dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Manajemen RAPP menyampaikan saat ini prioritas perusaahan adalah kesejahteran masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional RAPP. Di mana PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Selain itu, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," katanya.
PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan itu juga mengklaim telah menginvestasikan Rp 970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia. Lalu, sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Luas lahan yang izinnya dicabut itu mencapai 338.536 hektare. Pencabutan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam keterangan pers di Kuantan Singingi (Kuansing) hari ini. Barita menilai pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan di perusahaan tersebut.
"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Barita.
(hrp/hal)




















































