Penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M akan menerapkan skema pelayanan penuh (full board) yang dikelola langsung oleh perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi. Lantas, apa saja tugas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia dengan perubahan sistem tersebut?
Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Hasan Afandi, menjelaskan bahwa dalam sistem full board, dua syarikah layanan umum yang dikontrak pemerintah RI tidak hanya mengurus fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Keduanya juga menangani penuh akomodasi, konsumsi, serta transportasi jemaah sejak kedatangan hingga kepulangan (port-to-port).
Meski seluruh fasilitas sudah disediakan syarikah, Hasan menegaskan bahwa peran petugas haji Indonesia di lapangan tetap krusial, terutama dalam aspek pengawasan dan penanganan keluhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat operasional haji, tetap saja harus ada tim akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang memastikan layanan itu tetap berjalan. Dengan kondisi konsentrasi layanan yang semakin terpusat ke syarikah, yang harus diperhatikan adalah penanganan keluhan agar tetap efektif," kata Hasan Afandi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasan, skema terpusat ini memangkas waktu pengadaan layanan secara drastis. Kemenhaj tidak perlu lagi mencari hotel, katering, maupun perusahaan bus satu per satu, melainkan cukup menyerahkan spesifikasi kebutuhan kepada syarikah. Proses yang tahun lalu memakan waktu 45 hari kini bisa rampung dalam 25 hari.
Jadi Penghubung Jemaah dan Syarikah
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Haji Kemenhaj, Puji Raharjo, menyebut perubahan pola layanan dari pengelolaan mandiri ke full board menuntut kesiapan dan pola kerja baru dari seluruh personel PPIH Arab Saudi.
Ia menekankan bahwa tugas utama petugas haji kini semakin diarahkan sebagai jembatan antara kebutuhan jemaah Indonesia dengan sistem layanan yang dijalankan syarikah.
"Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jemaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi," ujar Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain perubahan pada penyediaan fasilitas, Puji juga menyoroti penyesuaian teknis di lapangan yang wajib dikuasai petugas, mulai dari pengelompokan jemaah dalam rombongan beranggotakan 40 hingga 45 orang, hingga skema murur dan tanazul.
Oleh karena itu, setiap petugas di masing-masing daerah kerja diminta memahami alur pelayanan secara menyeluruh. Mulai dari keberangkatan di Tanah Air, bandara, hotel, transportasi antarkota, puncak Armuzna, sampai kepulangan jemaah, agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah lapangan secara cepat.
"Jangan sampai petugas hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi tidak memahami keseluruhan perjalanan jemaah. Setiap petugas harus mengetahui alur pelayanan dari awal keberangkatan sampai jemaah kembali ke Tanah Air," tegas Puji.




































































