Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah merumuskan panduan teknis sekaligus draf fatwa baru mengenai mata uang kripto. Langkah ini diambil guna menerjemahkan keputusan forum Ijtima Ulama agar memiliki pedoman operasional yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku industri.
Pembahasan mendalam terkait penyusunan aturan tersebut berlangsung dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang dihelat DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Badan Pengurus DSN MUI, KH M Cholil Nafis, menerangkan bahwa forum Ijtima Ulama sejatinya sudah menetapkan status hukum kripto secara umum. Dalam keputusan tersebut, aset kripto yang memiliki underlying atau penjamin aset diperbolehkan, sedangkan kripto tanpa agunan dinyatakan haram.
Meski begitu, Kiai Cholil menilai ketetapan tersebut masih perlu dijabarkan ke dalam aturan praktis di lapangan.
"Tapi dia masih dalam keputusan MUI dan Ijtima Ulama. Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan," kata Kiai Cholil Nafis dikutip dari laman MUI.
Agar pedoman yang dihasilkan akurat, DSN MUI memetakan berbagai persoalan (tashawwurul masalah) seputar perdagangan aset digital ini, baik di lingkup domestik maupun global.
Sejumlah aspek teknis di ekosistem kripto turut dikaji secara menyeluruh. Mulai dari proses penambangan (mining) digital, kejelasan status kepemilikan aset penjamin, mekanisme transaksi pada jaringan blockchain dan pasar sekunder, hingga skema tokenisasi bisnis lokal maupun mancanegara.
Wakil Ketua Umum MUI itu menggarisbawahi kaidah fahmus su'al nisful jawab, yakni memahami pokok persoalan secara tepat merupakan separuh dari jawaban. Ia mengingatkan bahwa keliru membaca realitas praktik kripto dapat berakibat fatal pada kesimpulan hukumnya.
"Salah memahami persoalannya, kripto pasti salah jawabannya. Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat tersebut.
Dalam forum diskusi yang digelar selama dua hari itu, DSN MUI menggandeng beragam pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pakar, hingga pelaku usaha. Pihak yang hadir mencakup perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, akademisi, serta asosiasi dan praktisi kripto.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu melahirkan fatwa dan regulasi teknis yang tidak hanya menjawab kebutuhan umat, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan ekosistem keuangan digital di Tanah Air.




































































