Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul menyebut tahun depan melakukan vasektomi atau kebiri terhadap pejantan monyet ekor panjang (MEP) dalam rangka pengurangan populasi. Target monyet yang dikebiri 200 monyet atau 20 persen dari jumlah populasi monyet liar di Gunungkidul.
"Jadi tahun 2027 itu sesuai kajian yakni program jangka menengah dalam penanganan MEP. Nah, jangka menengah ini kebijakannya adalah pengurangan populasi dengan sterilisasi, yakni vasektomi khususnya terhadap pejantan MEP," kata Kabid Konservasi dan Kerusakan Lahan DLH Kabupaten Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto saat dihubungi detikJogja, Jumat (20/11/2026).
Vasektomi, lanjut Adinoto, adalah melakukan kebiri terhadap pejantan MEP. Sehingga nantinya populasi MEP di Gunungkidul bisa terkendali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk sterilisasi nanti maksimal 20 persen dari jumlah populasi MEP. Sedangkan dari hasil kajian UGM di enam kapanewon (kecamatan) jumlahnya sekitar 1000 ekor, jadi maksimal sekitar 200 ekor nantinya," ujarnya.
Apalagi, Adinoto menyebut MEP bukan termasuk golongan satwa dilindungi. Akan tetapi, Adinoto menyebut jika manusia tidak boleh membunuh MEP.
"MEP itu bukan termasuk satwa yang dilindungi. Namun MEP dilarang dibunuh karena Indonesia sudah meratifikasi kalau MEP endangered (hampir punah), masuk satwa appendix dua dan di dunia hampir punah," ucapnya.
Pola Hidup MEP Berubah karena Pemberian Makanan
Adinoto menceritakan, bahwa sejak tahun 2023 DLH memberikan makanan berupa buah-buahan kepada MEP di Kapanewon Tepus. Semua itu merupakan upaya jangka pendek penanganan MEP di Bumi Handayani.
"Pemberian makanan di tepus sejak 2023, itu pilot project dari hasil kajian kehutanan UGM. Intinya, kalau pilot project berhasil mau direplikasi, tapi setelah evaluasi ternyata itu tidak efektif," katanya.
Tidak efektif, ungkap Adinoto, adalah terjadi perubahan pola hidup MEP terutama dalam hal makan. Pasalnya dengan pemberian makanan itu membuat MEP terbiasa mengandalkan pemberian tersebut untuk makan.
"Karena mereka kan makan tidak setiap hari, hanya dua sampai tiga hari sekali. Nah, hal itu membuat MEP stres dan akhirnya mereka lari ke pemukiman bahkan sampai ke homestay milik warga lalu mengamuk," ujarnya.
Terlebih, muncul penolakan dari kelompok masyarakat khususnya petani di Tepus. Mereka menolak lahannya menjadi tempat menaruh makanan untuk MEP karena jika telat memberi makan bisa menjadi sasaran amuk.
"Karena itu kita putuskan tahun ini terakhir dan tahun 2027 sudah tidak ada lagi pemberian makanan untuk MEP," ucapnya.

































































