Wacana Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait petugas haji dari kalangan nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai pro dan kontra. Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat meminta agar Kemenhaj memperjelas hal tersebut, utamanya terkait tugas dan lokasi penempatan petugas yang dimaksud.
Syahrul menuturkan pelibatan tenaga profesional nonmuslim dalam sejumlah pekerjaan pendukung dalam negeri seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pengurusan kesehatan, pada prinsipnya tidak masalah. Tetapi, pelibatan petugas nonmuslim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bertugas melayani para jemaah di Tanah Suci harus dipertimbangkan lebih cermat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," kata Syahrul dalam keterangan yang dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kebijakan penempatan petugas haji tak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, harus ada pertimbangan sensitivtias umat Islam dan karakteristik pelaksanaan haji.
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja nonmusliim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Dia justru membuka ruang bagi tenaga profesional nommuslim untuk terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya teknis dan administratif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegasnya.
Syahrul juga menyampaikan Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat untuk menjelaskan wacana tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait maksud kebijakan, sekaligus memastikan setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji mempertimbangkan aspek pelayanan, profesionalitas, dan sensitivitas keagamaan masyarakat.
Dia berharap penjelasan pemerintah bisa memberi kepastian terkait kriteria, ruang lingkup pekerjaan dan penempatan petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tetap mengedepankan profesionalitas pelayanan tanpa mengabaikan karaktereistik dan ketentuan khusus dalam pelaksanaan haji.
"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," tandasnya.




































































