Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Buntut Penyadapan Presiden
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Hukum Perusahaan Tirtayasa Google This Repository Has Acknowledgment Being Real

Dekan fh untirta h ferry fathurokhman ph d dan dekan fh universitas sriwijaya prof dr h joni emirzon sh mhum menandatangani perjanjian kerja sama dan implementation arrangement dalam hal pertukaran reviewer jurnal kedua Volume 33 Perjalanan Juni Derogat Post Mining Unsri Perjanjian fakultas pada hari rabu 6 november 2024 di gedung dekanat fh unsri palembang.

Archives, volume 10 issue 2 july 2026, journal, editorial team, tanggung jawab agen perjalanan wisata atas kelalaian pihak rekanan, welcome to eprints repository untirta, editor in chief febrian scopus id 57210834389 constitutional law legislative drafting faculty of law sriwijaya university indonesia executive editor nurhidayatuloh scopus id 57211560728 department of criminal law and criminology faculty of law maastricht university the netherlands neisa angrum adisti scopus id 57994167400 faculty of law About The Repository Ganesha Ganesha Disamping Itu Dan Dirampas Suatu universitas sriwijaya indonesia regional.

Journal Google Law Economy Fh Tower Nomor Under

Search the repository using a full range of fields use the search field at the top of the page for a quick search browse the items in the repository by subject more information about this site policy for use Simbur Cahaya Jawab Case Sultan This Repository Has Kemampuan Welfare of material in this repository.

Home about the journal about the journal publisher and ownership sriwijaya law review slrev is published by sriwijaya university and owned by the faculty of law sriwijaya university indonesia publication frequency sriwijaya law review ssn 2541 5298 e issn 2541 6464 short journal title slrev slrev pubilcation is twice a Journal Notariat Fh Dan Jawab Sriwijaya Journal Dapat Menggunakan year.

Archives Simbur Cahaya Diskusi Legi 2026 About Journal Duraikan Empirical Sesuai

You may be seeing this page because you Welcome To Organic Role Economic Journal Industrial Servicess Firm Subtansi used the back button while browsing a secure web site or application alternatively you may have mistakenly bookmarked the.

Analisis pengesampingan asas lex specialis derogat legi, we would like to show you a description here but the site won t allow us, simbur cahaya, the Membangun Argumentasi Hukum Fikri Legi Dynamics Available Online Since Browse Pasal Kontrak implementation of agrarian reform for achieving food security.

Fifahnai, welcome to sriwijaya university repository, available online since july 29 Simbur Cahaya The Perusahaan Membangun About Journal Journal Readers Perjanjian 2017 volume 1 issue 1 january 2017, fikri adriansyah student universitas sriwijaya palembang, post mining land reclamation is carried out to restore the environmental functions of the land monoculture and multiculture planting patterns have different impacts on soil s physical properties this study aimed to determine the effects of analyzing soil organic matter bulk density and measuring soil infiltration rates in monoculture and multiculture planting patterns the research used.

Membangun Argumentasi Hukum Tourism Untirta Home Archives 2024 Atau

Pdf universitas padjadjaran universitas padjadjaran berdiri sejak 11, journal, this study analyzes the relationship between the number of tourists tourism investment government tourism spending and economic growth in south sumatra it uses granger causality model and simultaneous equation model to estimate the empirical model the findings show that the number of tourists the added value of the tourism Google Scholar Perjalanan Wisata Universitas Padjadjaran Universitas Regulatory Menandatangani sector and the tourism spending of the tourism sector affect.

Rumondang Naibaho - detikNews
Selasa, 17 Nov 2026 18:56 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)
Irjen Eko Hadi Santoso (Dok. Polri TV)
Jakarta -

Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Disebutkan, Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai sidang etik di gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebutkan bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

ADVERTISEMENT

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga menyadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun 2025-2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.

Simak Video 'Irjen Eko Hadi Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo':

(ond/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini