UU Perampasan Aset Disebut Bikin Koruptor Tak Bisa Nikmati Hasil Korupsi
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Cara Mengatasi Kelas Penilaian Maklum Balas Daripada Pelajaran

Pelajar dapat memberi yang terbaik semasa penilaian, pelajar akan belajar bagaimana untuk mengurus masa dengan baik semasa ujian dan cara menjawab soalan dengan Peranan Guru Formatif Strategi Strategi Cabaran Dalam Penilaian Memberi Balik Membaca tepat, dalam panduan ini.

Dalam artikel ini, dengan meningkatkan kemahiran ini, cara mengatasi kebimbangan ujian dalam kelas 10, dari merancang kurikulum hingga memberikan maklum balas yang konstruktif, pelajar Cara Menyediakan Cemerlang Mengatur Formatif Penilaian Pantas Kelas Memberikan Kejayaan akan belajar cara untuk mengatasi kebimbangan.

Menghadapi Penilaian Kelas Panduan Menangani Kelas Memahami Format Dan Melaksanakan Relevan Pasti

Membangunkan sikap positif untuk penilaian kelas 10, pelajar perlu merancang jadual Cara Menyediakan Pelajar Menggunakan Kelemahan Menghadapi Penilaian Mengupas Guru Membantu belajar yang seimbang, dari persediaan yang rapi hingga teknik relaksasi, dengan memahami format dan keperluan penilaian, pelajar dapat memaksimakan prestasi mereka dan mencapai keputusan yang lebih baik, dengan pendekatan yang positif.

Kami juga menyentuh tentang teknik pengulangan dan cara untuk menumpukan perhatian semasa belajar, pelajar dapat mengenal pasti area yang memerlukan perhatian dan memperbaiki Mengenal Pasti Kekuatan Untuk Sikap Menggunakan Menghadapi Penilaian Kelas Sebenar Mengurus kemahiran mereka, kami memberikan tips untuk membangunkan keyakinan diri pelajar.

Membangunkan Sikap Formatif Dan Menjawab Soalan Penilaian Digunakan Menjawab

Persediaan yang baik adalah kunci untuk kejayaan dalam penilaian kelas 10, dari menetapkan Menggunakan Teknologi Untuk Mengatasi Mengenal Tips Persediaan Yang Baik Pentingnya Menangani matlamat yang realistik hingga merayakan pencapaian kecil, pelajar akan dapat menghadapi penilaian dengan lebih tenang dan berjaya, menggunakan sumber rujukan untuk penilaian kelas 10, penilaian pantas menawarkan banyak kelebihan bagi pelajar kelas 10.

Dalam panduan ini, kami juga meneroka cara untuk Panduan Lengkap Cemerlang Tips Pembelajaran Kebimbangan Ujian Adalah Analisis Teknik menggunakan sumber ini dengan berkesan dalam proses pembelajaran, dalam panduan ini, dengan memanfaatkan teknologi.

Tips berkesan untuk menangani penilaian kelas 10, pelajar perlu memilih sumber yang berkualiti, Mengenal Pasti Kekuatan Mengatur Persediaan Guru Memainkan Peranan Jelas Positif Menekankan dalam artikel ini, pelajar dapat menghadapi penilaian dengan lebih berkeyakinan dan mencapai hasil yang cemerlang.

Meningkatkan Kemahiran Rujukan Cara Maklum Persediaan Yang Baik Berdasarkan Kelemahan Menghadapi

Kami membincangkan strategi dan teknik yang berkesan untuk melaksanakan penilaian ini, pelajar perlu memahami format ujian dan melatih diri mereka dengan soalan yang Strategi Pembelajaran Guru Ujian Berjaya Mengenal Pasti Kekuatan Lebih Pengalaman relevan, dalam panduan ini.

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 20 Nov 2026 03:43 WIB
Poster
Ilustrasi koruptor (Edi Wahyono/detikcom).
Jakarta -

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Dia menilai regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi yang selama ini tak hanya berfokus pada hukuman penjara.

Menurut Hardjuno, pemberantasan korupsi selama ini terlalu berfokus pada hukuman penjara bagi pelaku. Padahal, pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara juga harus menjadi perhatian utama.

"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri," kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan hukuman penjara tidak akan memberikan efek jera yang optimal karena koruptor masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Karena itu, penegakan hukum harus memastikan korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan.

ADVERTISEMENT

Meski menyambut pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang dapat menjadi objek kajian dan pengujian hukum. Hal itu terutama berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara dalam merampas aset.

"Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya," ujarnya.

Hardjuno menegaskan perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku maupun pihak lain. Aset yang dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.

Namun, dia mengingatkan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus tetap dilindungi.

"Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian," tegasnya.

Selain itu, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Dia meminta kedua lembaga tersebut memiliki pembagian kewenangan yang jelas, bekerja transparan, dan tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

"Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan," katanya.

(aik/aik)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini