Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan menolak upaya uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai gugatan tersebut berpotensi mengancam tradisi berladang masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kalimantan Tengah.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya Bush Valentino Lambung mengatakan keterlibatan pihaknya dalam aksi damai merupakan bentuk solidaritas bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menjaga adat dan kearifan lokal.
"Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami bersuara menyampaikan agar adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu-gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik," tegas Bush, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian dari identitas, sejarah dan kehidupan masyarakat Dayak. Aktivitas tersebut telah dilakukan sejak generasi leluhur dengan pengetahuan serta aturan tersendiri dalam mengelola lahan.
"Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri," ujarnya.
Bush juga menyoroti masyarakat adat yang kerap dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pembakaran lahan dalam skala besar juga dilakukan oleh oknum korporasi. Ia meminta penegakan hukum terhadap kasus karhutla tidak salah sasaran dan tetap memperhatikan aturan daerah yang mengatur dan melindungi aktivitas peladang tradisional.
"Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi," jelasnya.
Bush juga mengajak Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta seluruh bupati di Kalteng untuk bersama-sama mengawal proses uji materi tersebut di Mahkamah Konstitusi.
"Saya harap para pemangku kebijakan bisa bijak dalam mengawal uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK)," tutupnya.




























































