Badan Karantina Indonesia (Barantin) ikut mendorong UMKM menembus pasar ekspor. Pelaku usaha nantinya tak hanya mendapat sertifikasi, tetapi juga dibimbing agar produknya memenuhi standar negara tujuan.
Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding mengatakan langkah itu dilakukan agar pelaku usaha tidak merugi akibat komoditas yang dikirim ditolak negara pembeli. Barantin pun mulai memperluas perannya, dari pengawasan lalu lintas komoditas hingga pendampingan calon eksportir.
"Kami tidak hanya sertifikasi saja. Sekarang kita bergerak untuk mensertifikasi, melatih, membimbing, dan memfasilitasi agar UMKM, anak-anak muda yang mau belajar berdagang dan ekspor," ujar Karding kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding mengatakan pemahaman terhadap standar negara tujuan menjadi hal penting sebelum komoditas dikirim ke luar negeri. Sebab, setiap negara memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar produk tidak ditolak ketika tiba di negara pembeli.
"Kalau barang itu dikirim, komoditas dikirim tidak memenuhi standar, dia akan ditolak, maka orang akan rugi. Jadi, dia harus tahu standar-standar apa yang dibutuhkan negara pembeli dan bagaimana cara mengurus dokumen yang baik. Nah, di karantina nanti akan dilatih," katanya.
Selain mendorong ekspor, Barantin tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk mencegah masuknya penyakit melalui komoditas hewan, ikan, tumbuhan, maupun produk turunannya. Pengawasan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan pangan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat.
"Tugas pokoknya yang pertama adalah memastikan pengawasan, perlindungan jangan sampai tumbuhan, ikan, hewan dan turunannya membawa penyakit masuk ke satu daerah. Itu akan berbahaya dan berpengaruh terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun, ekonomi masyarakat, dan kesehatan masyarakat," jelasnya.
Meski begitu, Karding mengingatkan pengawasan tidak boleh membuat aktivitas perdagangan menjadi terhambat. Dia ingin pelayanan karantina justru memudahkan masyarakat yang hendak mengirimkan komoditas ke luar daerah maupun ke pasar internasional.
"Memang salah satu keinginan kita adalah pelayanan yang efisien, mudah, dan murah. Itu target kita. Jadi, jangan sampai pengawasan justru menghambat orang mau berdagang," tegasnya.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, Barantin telah memiliki satuan pelayanan di sejumlah pintu masuk dan keluar barang, termasuk pelabuhan dan bandara. Sementara kantor pusat karantina di wilayah Kaltim berada di Balikpapan.
"Di sini ada namanya satpel. Kalau kantor pusatnya di Balikpapan. Karantina di semua pelabuhan dan semua airport pasti ada," tuturnya.
Karding berharap keberadaan layanan karantina dapat membantu pelaku usaha mengembangkan perdagangan tanpa mengabaikan ketentuan keamanan komoditas. Dia juga menekankan pentingnya pelayanan yang tidak berbelit agar upaya percepatan ekspor bisa berjalan.
"Jangan sampai pengawasan jadi menghambat percepatan ekspor, percepatan perdagangan, dan seterusnya," imbuhnya.
Karding sendiri melakukan kunjungan kerja ke Kaltim, sekaligus menghadiri peletakan batu pertama pembangunan sekretariat DPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Samarinda. Sebagai Sekjen BPP KKSS, dia menyebut pembangunan sekretariat penting untuk memperkuat tata kelola organisasi yang memiliki jumlah anggota besar di Kalimantan.
"Saya berharap pembangunan sekretariat ini menjadi tempat atau pusat konsolidasi, koordinasi dan juga fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga KKSS maupun warga di luar KKSS," katanya.
Karding juga berpesan agar besarnya organisasi tidak membuat KKSS menjadi kelompok yang eksklusif. Dia meminta warga KKSS tetap membangun kebersamaan dan menjadi bagian dari masyarakat Samarinda serta Kalimantan Timur.
"Saya ingin bahwa kita menjadi kelompok yang memberi contoh inklusivitas, keterbukaan, kebersamaan. Teman-teman di sini juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan warga Samarinda, warga Kalimantan Timur," pungkasnya.




























































