Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menerapkan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. Hanya sampah residu yang bisa dibuang ke TPA Antang, sementara sampah organik dan anorganik bisa diolah atau diserahkan ke Bank Sampah.
Sampah organik sendiri adalah limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang dapat membusuk dan terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, kulit buah, daun sayuran, hingga ranting, wajib dipilah dari rumah.
Selanjutnya sampah anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan non-hayati atau hasil proses teknologi dan industri. Contohnya plastik, kaleng, logam, kertas, hingga kaca. Sampah ini bisa dipilah dan dibersihkan lalu dijual ke Bank Sampah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara sampah residu adalah sisa limbah yang tidak bisa lagi didaur ulang, digunakan kembali, atau dikomposkan karena keterbatasan teknologi, nilai ekonomi yang rendah, atau karena telah terkontaminasi. Contohnya popok, pembalut, puntung rokok, sampah kotor, maupun sampah lainnya. Jenis sampah inilah yang bisa dibuang ke TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan perubahan sistem pengelolaan sampah ini menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola persampahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat diwajibkan memilah sampah sejak dari sumbernya, baik di rumah, kantor, hotel, maupun tempat usaha.
"Mulai 1 Agustus 2026, Pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem controlled landfill sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik open dumping secara bertahap," ujar Helmy dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem sanitary landfill sekaligus tindak lanjut kebijakan nasional dalam menghentikan praktik open dumping yang dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurutnya, selama ini persoalan utama di TPA Antang berasal dari dominasi sampah organik yang mencapai sekitar 54 persen dari total sampah yang masuk setiap hari.
Sementara, sampah organik menjadi sumber masalah karena sangat cepat membusuk. Bahkan, sampah ini menghasilkan air lindi dan gas metana yang berpotensi mencemari lingkungan.
"Karena itu kita harus menghentikan sistem open dumping dan beralih ke sistem yang lebih aman," katanya.
Helmy menjelaskan, setelah kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat tidak lagi diperbolehkan mencampur seluruh jenis sampah untuk dibuang ke TPA. Sampah organik harus diolah terlebih dahulu, sedangkan sampah anorganik diarahkan untuk didaur ulang melalui jaringan bank sampah.
Untuk sampah anorganik seperti plastik, kertas, botol, kaleng dan bahan yang masih memiliki nilai ekonomi, masyarakat dapat menyetorkannya ke Bank Sampah Pusat DLH maupun bank sampah sektoral yang telah tersedia di masing-masing kecamatan.
Sementara itu, sampah organik diharapkan dapat diolah di tingkat rumah tangga maupun kawasan permukiman menggunakan berbagai metode sederhana. Ia menyebutkan, pengolahan sampah organik sebenarnya lebih mudah. Masyarakat bisa menggunakan ember tumpuk, mini komposter ataupun metode Teba.
"Dari pengolahan itu bisa menghasilkan kompos maupun pakan ternak yang memiliki nilai ekonomi," jelasnya.
Menjawab kekhawatiran masyarakat yang tidak memiliki lahan maupun tanaman untuk memanfaatkan kompos, Helmy memastikan hasil pengolahan sampah organik tetap memiliki nilai jual. Mantan Kepala Bappeda Makassar itu mengungkapkan, Bank Sampah Pusat milik Pemerintah Kota Makassar kini tidak hanya membeli sampah anorganik, tetapi juga menerima hasil olahan sampah organik.
"Kalau masyarakat menghasilkan kompos kemudian ingin menjualnya kepada pemerintah, kami siap menerima. Begitu juga hasil budidaya maggot maupun residu dari pengolahan maggot juga kami beli. Jadi ada nilai tambah ekonomi yang bisa dinikmati masyarakat," tuturnya.
Menurut Helmy, kebijakan tersebut juga akan mendukung program Tarami Tanata dan pengembangan urban farming yang sedang digalakkan Pemerintah Kota Makassar. Lanjut dia, semakin banyak masyarakat yang mengolah sampah menjadi kompos maupun maggot, maka hasilnya bisa dimanfaatkan kembali untuk urban farming.
"Di sinilah ekonomi sirkular bisa tumbuh di tengah masyarakat," beber mantan Kadis PTSP itu.































































