- Fakta Polemik Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Apa Syarat Pendidikan untuk Menjadi Presiden dan Wakil Presiden?
- Apa Perbedaan Certificate of Attendance dan Ijazah Kelulusan? 1. Certificate of Attendance 2. Academic Records atau Transkrip Akademik 3. Diploma atau Certificate of Graduation
- Bagaimana Cara Menyetarakan Pendidikan dari Luar Negeri?
- Dokumen Apa Saja yang Diperlukan untuk Penyetaraan Ijazah?
- Siapa yang Berwenang Menerbitkan Surat Penyetaraan Ijazah?
Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Fakta Polemik Ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Putusan MA (No 742 K/TUN/2026): Mengabulkan kasasi warga bernama Subhan, menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran batal demi hukum dan memerintahkan pejabat penerbit mencabutnya.
- Putusan MK (6 Oktober 2026): Menolak/tidak menerima permohonan diskualifikasi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, MK menegaskan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA milik Gibran.
- Substansi Perbedaan Dokumen: Certificate of Attendance hanya menerangkan kehadiran perkuliahan, Academic Records/Transkrip adalah catatan riwayat belajar, sedangkan Diploma/Ijazah adalah dokumen resmi pengakuan kelulusan (Permendikbudristek No 58 Tahun 2024).
- Respon Politik & Istana: Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
- Syarat Pendidikan Paslon (UU No 7/2017): Pasal 169 huruf r mengatur syarat minimal tamat SMA/SMK/MA atau sederajat, dan Pasal 227 huruf l mewajibkan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi.
- Layanan Penyetaraan Resmi: Penyetaraan ijazah sekolah luar negeri merupakan kewenangan Kemendikdasmen melalui sistem e-Layanan Penyetaraan Ijazah dengan syarat utama melampirkan ijazah/diploma asli dan rapor.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran setingkat sekolah menengah atas (SMA). Namun, permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Perkembangan berlanjut ketika MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan. MA menyatakan batal Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pejabat penerbit mencabut dokumen itu. Salinan lengkap putusan dipublikasikan pada 10 November 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dinamika ini semakin jadi perbincangan usai Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran menyatakan keinginanya itu saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Gibran kemudian mengatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh upaya hukum untuk membuktikan dokumen pendidikan yang dimiliki.
Dinamika putusan MK dan MA serta pernyataan Gibran tersebut kembali membuka pembahasan mengenai standar pendidikan dan persyaratan administrasi pencalonan presiden maupun wakil presiden.
Apa Syarat Pendidikan untuk Menjadi Presiden dan Wakil Presiden?
Persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketentuan itu menyatakan calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
"Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," bunyi pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 207 tentang Pemilu.
Penjelasan Pasal 169 huruf r juga menyebut sejumlah bentuk pendidikan yang dapat dikategorikan setara SMA, antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.
Penetapan kesederajatan pendidikan tersebut menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur dokumen yang diperlukan sebagai bukti kelulusan dalam proses pencalonan. Dokumen persyaratan itu tidak hanya berkaitan dengan jenjang yang pernah diikuti, tetapi juga pembuktian bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat yang dipersyaratkan.
"Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah," bunyi Pasal 227 huruf I UU Pemilu.
Apa Perbedaan Certificate of Attendance dan Ijazah Kelulusan?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara Gibran adalah penggunaan dokumen berbahasa Inggris berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades sebagai bagian dari dasar penerbitan surat penyetaraan.
Ketiga dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dengan ijazah kelulusan.
1. Certificate of Attendance
Dikutip dari laman Cambridge English Dictionary, Certificate of Attendance merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang pernah hadir atau mengikuti kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan tertentu.
Dokumen ini dapat menjadi bukti keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan, tetapi tidak selalu menunjukkan bahwa peserta telah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan atau dinyatakan lulus.
2. Academic Records atau Transkrip Akademik
Sementara itu, International Education Research Foundation (IERF), mendefinisikan Academic Records sebagai catatan mengenai riwayat kegiatan akademik peserta didik.
Dokumen ini dapat memuat mata pelajaran yang diikuti, hasil penilaian, dan catatan perkembangan akademik.
Dokumen tersebut membantu menjelaskan proses pembelajaran, tetapi fungsinya perlu dibedakan dari sertifikat atau ijazah yang secara resmi menyatakan kelulusan.
3. Diploma atau Certificate of Graduation
Berbeda dari dua dokumen sebelumnya, Diploma atau Certificate of Graduation atau Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan memenuhi persyaratan kelulusan dari lembaga yang menerbitkannya.
Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan ijazah sebagai:
"Dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal."
Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan bahwa, ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditentukan satuan pendidikan.
Dalam konteks pendidikan internasional, IERF menjelaskan bahwa Diploma merupakan dokumen fisik yang menunjukkan pemberian suatu kualifikasi pendidikan. Namun, jenis dan tingkat kualifikasinya dapat berbeda menurut negara dan sistem pendidikan yang digunakan.
Perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran. Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang pembacaan putusan pada 6 Oktober 2026 menjelaskan bahwa certificate of attendance dan dokumen akademik yang diperiksa tidak membuktikan kelulusan.
"Dalam hal ini secara umum, ijazah/sertifikat/diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis: 'This is to certify that... (nama yang tamat) has been awarded...'. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh karena dari nilai tersebut diterbitkan ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," jelas Hakim Konstitusi Arsul Sani dikutip dari laman MKRI, Rabu, (11/11/2026).
Pertimbangan ini kemudian berkaitan dengan putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam salinan putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
Bagaimana Cara Menyetarakan Pendidikan dari Luar Negeri?
Pemerintah menyediakan mekanisme penyetaraan ijazah bagi masyarakat yang menempuh pendidikan dasar atau menengah melalui sistem pendidikan di luar negeri.
Penyetaraan merupakan proses penilaian untuk menentukan apakah ijazah atau dokumen hasil belajar dari lembaga pendidikan asing memiliki kesetaraan dengan jenjang pendidikan dalam sistem nasional Indonesia.
Untuk pendidikan SMA atau sederajat, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui layanan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yakni e-Layanan Penyetaraan Ijazah.
Secara umum, proses pengajuan dilakukan dengan tahapan berikut:
- Membuka portal e-Layanan Kemendikdasmen dan membuat akun pemohon.
- Memilih layanan penyetaraan ijazah sesuai jenjang pendidikan yang ingin diajukan.
- Mengisi formulir permohonan dengan identitas dan riwayat pendidikan.
- Mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk hasil pemindaian dokumen asli.
- Memantau perkembangan permohonan melalui akun yang telah didaftarkan.
- Melengkapi dokumen apabila terdapat kekurangan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Mengunduh surat keterangan penyetaraan setelah permohonan disetujui.
Dalam standar pelayanan Kemendikdasmen, proses penyetaraan membutuhkan waktu paling lama lima hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Layanan tersebut tidak dipungut biaya.
Dokumen Apa Saja yang Diperlukan untuk Penyetaraan Ijazah?
Berdasarkan standar pelayanan penyetaraan ijazah Kemendikdasmen, terdapat sejumlah dokumen yang perlu disiapkan pemohon, khususnya untuk penyetaraan jenjang SMA dari luar negeri.
Dokumen tersebut meliputi:
- Paspor, terutama halaman identitas dan halaman cap perjalanan yang relevan.
- Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara tempat pendidikan ditempuh.
- Ijazah, diploma, sertifikat, atau dokumen hasil belajar yang menunjukkan bahwa pemohon telah menamatkan pendidikan.
- Struktur kurikulum sekolah asal atau alamat situs resmi lembaga pendidikan.
- Ijazah SMP atau rapor kelas IX sebagai dokumen pendukung khusus penyetaraan SMA.
- Rapor tiga tahun terakhir sesuai jenjang pendidikan yang diajukan.
- Akta kelahiran.
Dokumen yang tidak menggunakan bahasa Inggris perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah atau penerjemah resmi sesuai ketentuan layanan.
Persyaratan dapat disesuaikan dengan jenis sekolah dan latar belakang pemohon. Karena itu, calon pemohon sebaiknya memeriksa kembali daftar dokumen melalui portal resmi sebelum mengajukan permohonan.
Siapa yang Berwenang Menerbitkan Surat Penyetaraan Ijazah?
Penerbitan surat penyetaraan ijazah pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan.
Untuk pendidikan umum setingkat SMA, layanan tersebut diselenggarakan oleh Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Hasil proses penilaian berupa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang menerangkan kesetaraan dokumen pendidikan luar negeri dengan jenjang pendidikan nasional.
Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan RI di luar negeri dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses tersebut, tetapi bukan pengganti keputusan penyetaraan dari pemerintah Indonesia.
Kewenangan penerbitan juga perlu dibedakan berdasarkan jenis lembaga pendidikan. Pendidikan keagamaan tertentu dapat berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama, sehingga pemohon perlu mengikuti jalur layanan yang sesuai dengan asal pendidikannya.
Dalam perkara Gibran, surat keterangan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan memerintahkan pejabat penerbit mencabutnya. Sementara itu, putusan MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum, meskipun dalam pertimbangannya MK mencatat tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.
Dengan demikian, polemik ijazah Gibran memperlihatkan pentingnya membedakan persyaratan pendidikan substantif dan kelengkapan administrasi yang digunakan untuk membuktikannya.
Riwayat pernah mengikuti pendidikan, dokumen akademik, dan bukti tamat belajar memiliki fungsi yang berbeda. Dalam proses pencalonan pejabat publik, kesesuaian antara ketiganya menjadi bagian penting dari kepastian administrasi yang harus bisa dipertanggungjawabkan.























































