- Apa Isi Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023?
- Bagaimana KPU Menyusun Aturan Pencalonan Presiden 2024?
- Kapan Gagasan Pengecualian Ijazah Mulai Muncul?
- Mengapa Muncul Perbedaan Keterangan antara KPU, DPR, dan Bawaslu?
- Siapa yang Mengusulkan Pengecualian Dokumen Pendidikan?
- Apa Perbedaan PKPU 19 dan PKPU 23 Tahun 2023?
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyoroti proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Perhatian tertuju pada Pasal 18 ayat (3) yang memberikan pengecualian dokumen kelulusan SMA bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Persoalannya bukan hanya mengenai isi ketentuan tersebut, melainkan juga kapan norma itu pertama kali dimasukkan, siapa yang mengusulkannya, dan apakah pembahasannya telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Dalam perkembangannya, muncul perbedaan keterangan antara mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, mantan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mantan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan pejabat Kementerian Pendidikan. Masing-masing memberikan penjelasan berbeda mengenai proses kemunculan ketentuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memahami polemik itu, proses penyusunan PKPU 19/2023 perlu ditelusuri sejak tahap perencanaan, konsultasi dengan DPR dan pemerintah, hingga harmonisasi sebelum ditetapkan pada Oktober 2023.
Apa Isi Pasal 18 Ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023?
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian kewajiban melampirkan bukti kelulusan SMA dari sekolah luar negeri bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dokumen tersebut, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mengatur dokumen persyaratan pendidikan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Sementara itu, persyaratan substantif pendidikan calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Dengan demikian, polemik Pasal 18 ayat (3) terletak pada hubungan antara syarat pendidikan yang ditetapkan undang-undang dan pengecualian dokumen administratif dalam peraturan KPU.
KPU dalam keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (01/10/2026) menjelaskan, bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap bukti kelulusan SMA, bukan penghapusan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Namun, pihak yang mempersoalkannya menilai pengecualian tersebut berpotensi bertentangan dengan kewajiban memenuhi persyaratan pendidikan minimal yang ditetapkan undang-undang.
Bagaimana KPU Menyusun Aturan Pencalonan Presiden 2024?
Penyusunan PKPU 19/2023 berlangsung melalui beberapa tahapan sebelum ditetapkan. Dalam persidangan yang sama, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa proses perencanaan regulasi pencalonan presiden dan wakil presiden telah dimulai sejak 9 Mei 2023.
Menurut Hasyim, penyusunan rancangan peraturan mulai dilakukan pada 31 Agustus 2023. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan internal, uji publik, rapat konsinyering, konsultasi dengan DPR dan pemerintah, serta harmonisasi bersama kementerian terkait.
Tahapan tersebut mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan di lingkungan KPU sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat dalam pembentukan peraturan KPU.
Salah satu pembahasan awal yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan berlangsung dalam forum pada 31 Agustus 2023. Dalam keterangannya, KPU menyebut pembahasan mencakup dokumen kelulusan pendidikan menengah, legalisasi ijazah, dan dokumen pendidikan dari luar negeri.
Pada tahap tersebut, perhatian diarahkan pada persyaratan bukti kelulusan dan tata cara verifikasi dokumen pendidikan yang diajukan bakal calon. Namun, belum tersedia seluruh versi draf awal yang memungkinkan publik membandingkan secara langsung apakah rumusan pengecualian sudah tercantum dalam rancangan pada 31 Agustus tersebut.
Kapan Gagasan Pengecualian Ijazah Mulai Muncul?
Salah satu petunjuk mengenai latar belakang Pasal 18 ayat (3) muncul dalam keterangan Hasyim di sidang MK pada 1 Oktober 2026.
Hasyim menjelaskan bahwa dalam pembahasan lanjutan pada 15 September 2023 terdapat masukan dari perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Masukan tersebut berkaitan dengan persoalan administratif seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi tidak lagi memiliki ijazah SMA ketika mengurus dokumen penyetaraan pendidikan.
Menurut Hasyim, persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.
Keterangan itu menunjukkan bahwa persoalan administrasi pendidikan telah dibahas sebelum rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR pada 20 September 2023.
Namun, perlu dibedakan antara pihak yang menyampaikan persoalan administratif dan pihak yang secara resmi mengusulkan redaksi pasal. Catatan mengenai adanya masukan kementerian belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang menyusun atau pertama kali mengusulkan rumusan norma tersebut.
Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu inti polemik mengenai proses pembentukan Pasal 18 ayat (3).
Mengapa Muncul Perbedaan Keterangan antara KPU, DPR, dan Bawaslu?
Perdebatan semakin menguat ketika para pihak memberikan keterangan berbeda mengenai keberadaan Pasal 18 ayat (3) dalam draf yang dibahas pada September 2023.
Mantan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan ketentuan tersebut tidak tercantum dalam daftar perubahan pasal yang diterima Komisi II pada 15 September 2023. Doli juga mengatakan persoalan pengecualian dokumen pendidikan tidak dibahas secara khusus dalam rapat dengar pendapat pada 20 September.
Doli bahkan menyebut terdapat pengiriman draf lanjutan pada 19 September yang kemudian memuat ketentuan tersebut. Menurut keterangannya, pasal itu tidak pernah dibahas secara spesifik dalam konsultasi bersama DPR.
Sebaliknya, pada Jum'at (09/10/2026), Komisioner KPU Idham Holik dikutip dari detiknews menyampaikan, bahwa norma pengecualian tersebut telah tercantum dalam draf yang dibahas melalui rapat konsinyering pada 19 September 2023.
"Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023," ujarnya dikutip, Rabu, (11/11/2026).
Dilain sisi, Hasyim juga menjelaskan, bahwa ketentuan tersebut pada awalnya berada di Pasal 19 ayat (2) dalam rancangan, kemudian berubah menjadi Pasal 18 ayat (3) setelah proses harmonisasi.
Perbedaan keterangan juga disampaikan mantan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dalam persidangan MK, Bagja mengatakan ketentuan tersebut tidak muncul dalam pembahasan uji publik maupun rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.
Menurut Bagja, norma pengecualian justru muncul ketika rancangan PKPU masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM pada 22-25 September 2023. Bawaslu, kata dia, telah menyampaikan nota dinas berisi keberatan terhadap ketentuan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan persyaratan dalam UU Pemilu.
Meski demikian, keterangan Bagja perlu dibaca sebagai penjelasan pihak Bawaslu. Untuk memastikan perubahan redaksi secara langsung, diperlukan pemeriksaan atas salinan draf sebelum dan sesudah harmonisasi serta nota dinas yang disebutkan tersebut.
Siapa yang Mengusulkan Pengecualian Dokumen Pendidikan?
Salah satu pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban definitif adalah siapa pihak yang pertama kali mengusulkan Pasal 18 ayat (3).
Hasyim Asy'ari mengaitkan munculnya gagasan pengecualian dengan masukan dari Kemendikbudristek mengenai persoalan administrasi pendidikan calon yang kehilangan ijazah SMA, tetapi telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
Namun, keterangan tersebut dibantah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, ketika memberikan keterangan dalam persidangan MK pada 2 Oktober 2026.
"Kami terus terang tidak ada informasi, Bu, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memberikan atau usulan terkait dengan pasal yang ada di PKPU," ujar Gogot dikutip dari detiknews, Rabu, (11/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan keterangan mengenai posisi kementerian dalam proses penyusunan aturan.
Keterangan Hasyim mengacu pada adanya masukan dari perwakilan kementerian dalam pembahasan administratif. Sementara itu, Gogot menyatakan tidak mengetahui adanya usulan resmi dari kementeriannya untuk memasukkan ketentuan tersebut.
Karena itu, belum dapat dipastikan secara definitif siapa yang pertama kali merumuskan redaksi Pasal 18 ayat (3). Untuk menjawabnya, diperlukan dokumen primer berupa notulensi rapat koordinasi 15 September, draf konsinyering 19 September, risalah RDP 20 September, serta matriks perubahan hasil harmonisasi.
Apa Perbedaan PKPU 19 dan PKPU 23 Tahun 2023?
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023. Peraturan tersebut menjadi dasar administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sementara itu, PKPU Nomor 23 Tahun 2023 merupakan perubahan atas PKPU 19/2023 yang ditetapkan dan diundangkan pada 3 November 2023.
Perubahan tersebut berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf q mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dengan demikian, PKPU 23/2023 tidak menambahkan maupun mengubah Pasal 18 ayat (3) mengenai pengecualian dokumen pendidikan. Ketentuan tersebut tetap berasal dari PKPU 19/2023.
Hal ini penting dalam merekonstruksi aturan yang berlaku ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Pada tanggal tersebut, PKPU 19/2023 telah diundangkan, sedangkan PKPU 23/2023 belum ditetapkan.
Rangkaian penyusunan kedua peraturan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlacakan setiap perubahan norma dalam regulasi pemilu. Bukan hanya isi peraturan final yang perlu diketahui publik, melainkan juga proses perumusan, konsultasi, dan harmonisasi yang mendahuluinya.
Sebab, dalam pembentukan aturan pencalonan pejabat publik, setiap pengecualian terhadap persyaratan administratif perlu memiliki dasar yang jelas serta proses pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.























































