Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, sudah tersertifikasi pada 2027. Saat ini, masih ada sekitar 800 guru di Surabaya yang belum mengantongi sertifikat pendidik.
Eri meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersama DPRD mengawal penganggaran agar seluruh guru yang belum tersertifikasi bisa segera memenuhi persyaratan.
"Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi," kata Eri, Minggu (15/12/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain sertifikasi, Pemkot Surabaya juga menyiapkan anggaran perbaikan fasilitas sekolah negeri pada 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah renovasi toilet sekolah agar fasilitas tersebut lebih layak dan nyaman digunakan siswa.
Eri juga meminta kepala sekolah dan guru ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pemkot Surabaya berencana menerapkan evaluasi kebersihan dengan memberikan bendera bagi sekolah yang bersih dan bendera hitam bagi sekolah yang dinilai masih kotor.
Sekolah yang mendapatkan bendera hitam diminta melakukan pembersihan secara gotong royong. Eri bahkan meminta para guru melaporkan langsung kepadanya apabila persoalan sampah di sekolah tidak ditangani meski sudah dilaporkan kepada Dispendik.
"Kebersihan itu adalah bagian daripada iman, jadi para guru panjenengan (Anda) pasti tahu nomor hp saya. Saya minta tolong kalau ada sekolah yang kurang bersih dan sudah lapor kepada Dispendik tapi tidak diangkut-angkut (sampahnya) tolong saya di WhatsApp saja. Kalau tidak diangkut, Insyaallah Kadispendiknya yang saya angkut," pesan Eri.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, pihaknya akan kembali memetakan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dari sekitar 800 guru tersebut, sebagian besar belum memenuhi persyaratan minimal masa kerja mengajar selama dua tahun sebagaimana ketentuan pemerintah pusat.
"Nanti akan petakan lagi dari angka yang saya sebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat minimal masa kerja maka akan kita berangkatkan. Kami optimalkan koordinasi dengan Kementerian untuk bisa seperti apa yang diperintahkan Pak Wali tadi bahwa guru di 2027 harus selesai semua sertifikasinya tercapai," jelas Febrina.
Di sisi lain, Dispendik Surabaya juga mendorong peningkatan kemampuan guru dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Febrina mengatakan pelatihan teknologi informasi diberikan secara berkala kepada seluruh guru, termasuk tenaga pendidik senior.
Menurutnya, kemampuan mengoperasikan perangkat digital diperlukan agar guru dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung proses pembelajaran dan pendidikan karakter siswa.
"Seiring dengan program pemerintah pusat, kami selalu menggelar pelatihan secara periodik untuk guru kita. Jadi kita sisir, sehingga tidak hanya guru-guru yang paham informasi teknologi saja, tapi semua guru harus bisa mengoperasionalkan alat digital yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun kita (Pemkot)," pungkasnya.























































