Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aturan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh pegawai di lingkungannya. Kebijakan ini akan menyasar aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan surat edaran mengenai larangan tersebut tengah diproses. Sosialisasi juga mulai dilakukan melalui sejumlah media publikasi dengan pesan ASN Jawa Barat Tanpa Vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana kebijakan ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Pertimbangannya mencakup risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk peredaran narkotika.
Dedi menjelaskan, penggunaan vape tidak hanya menjadi perhatian karena dampaknya terhadap kesehatan. Perangkat tersebut juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
Dia menegaskan, aturan tersebut dirancang untuk berlaku bagi seluruh pegawai Pemprov Jabar tanpa terkecuali. Kebijakan itu ditujukan untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, menegakkan kawasan tanpa rokok, serta membangun budaya kerja yang sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," tutur Dedi.
Meski surat edaran tengah disiapkan, Pemprov Jabar masih membahas sejumlah ketentuan teknis bersama Biro Hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah cakupan larangan penggunaan vape.
Pemprov Jabar masih mengkaji apakah larangan hanya berlaku di lingkungan dan selama jam kerja atau diterapkan secara lebih luas. Mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, serta penegakan disiplin juga menjadi bagian dari pembahasan.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," jelasnya.
Dedi menyebut penanganan terhadap pegawai yang melanggar akan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing perangkat daerah. Namun, penggunaan vape tidak otomatis membuat pegawai dijatuhi hukuman disiplin.
Baca juga: Tak Boleh Ada Vape di Kantor Polisi! |
Sanksi disiplin dapat diterapkan apabila pelanggaran tersebut berdampak terhadap kedisiplinan, kinerja, atau pelaksanaan tugas pegawai.
"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin," katanya.
Dedi menambahkan, kebijakan tersebut bukan sekadar pembatasan terhadap kebiasaan pribadi pegawai. Pemprov Jabar ingin mendorong kesadaran bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat tanggung jawab dan keteladanan aparatur pemerintah.
"Jadi, kebijakan itu bukan hanya semata-mata bentuk pembatasan terhadap kebiasaan individu, tetapi lebih kepada upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan bagi aparatur," pungkasnya.























































