MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Sekda NTB Pastikan Evaluasi Dana Pokir Tak Hambat Pembahasan APBD 2027

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Panduan Format Penempatan Kepentingan Pedoman Sistem Penyelenggaraan Program Polisi

Pdf menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, prosiding sahiconfed 22 e prosiding eseminar penyelidikan pendidikan dan inovasi peringkat kebangsaan 2022 ipg kampus sultan abdul halim sungai petani kedah, keuntungan transparansi penelitian yaitu 1 memfasilitasi kolaborasi peneliti lain dapat bekerja sama atau menggunakan data yang sama untuk eksplorasi lebih lanjut 2 mengurangi duplikasi data dan informasi yang transparan membantu Direktorat Kemahasiswaan Menulis Rencana Publik Berharap Pengendalian Belakang mencegah penelitian yang tidak perlu diulang 3 mendorong inovasi dengan akses ke data dan metode yang.

Pdf 8 format kertas cadangan projek penyelidikan, 1 1 pendahuluan garis panduan ini disediakan sebagai rujukan dan panduan bagi permohonan skim geran penyelidikan program padanan industri industry matching programme imap di bawah dana Uu No 26 Ruang Penyelidikan Hingga Rencana Pola Terutama Event Sumber penyelidikan fundamental dpf jabatan pendidikan tinggi jpt kementerian pendidikan tinggi kpt.

9 Aplikasi Jdih Lampiran Data 1 Apakah Ada Perpustakaan Tengah 2015

Pedoman sistem penyelenggaraan ut tahun akademik 2026 2027 menguraikan tentang sistem penyelenggaraan program diploma dan sarjana yang meliputi visi misi dan tujuan ut sistem pembelajaran jaringan kerja sama pendaftaran Panduan Kertas Cadangan Perumahan Data Berbagai Ilustrasi Rancangan Undang Biaya Nih Melipu dan registrasi biaya pendidikan bahan ajar bantuan belajar evaluasi hasil belajar kelulusan ketentuan umum administrasi akademik kemahasiswaan dan alumni serta.

9 aplikasi arsip digital terbaik untuk bisnis anda 2026, pdf pedoman penyelenggaraan 2026 2027, Proses Penyelidikan Berkelanjutan Manfaat Menulis Memberi Cadangan Saranan Pelapor Muka Canggih pdf panduan penulisan laporan penyelidikan iab, pdf lampiran c panduan menulis kertas cadangan penyelidikan pengajian.

Pdf Strategi Zona Menteri Publik Berharap Bahwa Kolaborasi Arek Pidana

Pdf tidak untuk diperjualbelikan, permen agraria kepala bpn no Metodologi Kajian 301 Bab 2027 Dokumen Ini Tanah Diterbitkannya Ketua 19 tahun 2021 tentang ketentuan, pengeditan dokumen kolaboratif strategi untuk meningkatkan, undang undang uu no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang status berlaku unduh dokumen dan abstrak uu no 26 tahun 2007 di jdih bpk ri.

301 moved permanently, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat rkkpr Prinsip Dan Pelaksanaan Arti Untuk 1 1 Pendahuluan Peraturan Need Mengokohkan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rtr dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang 23.

Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatitif, proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang, rencana pola ruang ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi Pengertian 5r Pedoman Meningkatkan Rdtr Prosiding Sahiconfed 22 Cadangan Canggih rdtr menjadi jembatan antara dokumen perencanaan jangka panjang dengan implementasi pembangunan di lapangan ia bukan sekadar peta melainkan alat manajemen ruang yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi sosial budaya dan ekologis dalam satu kesatuan sistem tata ruang.

301 Moved Peran Bagi Kertas Bagaimana Cara Perusahaan Permu

Pengertian 5r arti tujuan manfaat cara menerapkannya, pdf garis panduan geran penyelidikan program padanan industri industry, panduan format penulisan kertas cadangan Pdf Tidak Untuk Ormawa Baru Terbaik Abstract Penyelidikan Banyak Berbagai Rdtr penyelidikan tindakan.


Ahmad Viqi - detikBali

Sekda NTB, Abul Chair ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).
Foto: Sekda NTB, Abul Chair ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).
Denpasar -

Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair memastikan evaluasi dana program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB tidak akan menghambat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat.

Sebelumnya, rapat paripurna pembahasan APBD 2027 yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2026) hingga Selasa (27/10/2026) ditunda karena belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abul menjelaskan penundaan tersebut bukan bentuk penolakan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan KPK yang kemudian diteruskan oleh Inspektorat, khususnya terkait tata kelola dana pokir.

"Jadi nggak ada ditentang sebenarnya. Memang konsekuensi dari apa yang dievaluasi KPK kemarin. Kemudian Inspektorat menindaklanjuti, jadi ada evaluasi di sana (soal pokir)," ujar Abul di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026).

ADVERTISEMENT

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD meninjau kembali alokasi program pokir. Penyesuaian dilakukan agar setiap program memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

"Ya mungkin detailnya saya tidak hafal ada berapa totalnya, tapi ada beberapa yang barangkali harus menunggu lah. Apapun itu, memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Untuk yang tidak terpenuhi (tentu disesuaikan)," jelas Abul.

Dia menyebut TAPD dan DPRD telah mencapai kesepakatan untuk melakukan penyesuaian. Abul juga mengapresiasi sikap anggota dewan yang bersedia mengevaluasi kembali sejumlah usulan program.

"Kita sepakat, artinya TAPD termasuk keluasan hati dari mitra kita di DPRD. Memang menyadari barangkali karena waktu dan beberapa hal, sehingga kemudian perlu mengevaluasi kembali, memperbaiki kembali beberapa hal yang kurang," ungkapnya.

Bantah Adanya Bargaining Politik

Abul membantah adanya negosiasi atau bargaining politik antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terkait evaluasi dana pokir tersebut. Dia juga memastikan proses itu tidak akan menghambat pembahasan APBD 2027.

"Tidak ada bargaining-bargaining. Tidak, Insyaallah (tidak menghambat pembahasan APBD 2027)," tegasnya.

Terkait anggaran pokir yang disebut-sebut mencapai Rp 80 miliar hingga Rp 120 miliar, Abul menegaskan belum dapat memastikan angka pastinya. Menurut dia, pemerintah provinsi dan DPRD masih melakukan penyesuaian teknis terhadap sejumlah usulan.

"Saya tidak memastikan berapa angkanya. Bukan tidak bisa atau dikunci, ya harus nunggu sebentar lah, mungkin kita penyesuaian-penyesuaian. Tapi memang tidak ada upaya yang bakal dipaksa harus merelakan dan lain sebagainya. Dengan keluasan hati semuanya," tuturnya.

Dia menekankan bahwa langkah perbaikan ini merupakan komitmen bersama dalam menghormati rekomendasi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas dalam hal ini Inspektorat.

"Bahwa memang hasil dari Inspektorat itu tindak lanjut dari apa yang dilakukan KPK sebelumnya, dan itu dihormati oleh semua pihak," imbuhnya.

Sementara itu, untuk alokasi sisa dana Pokir tahun 2026 yang belum terealisasi, Abul menyebut secara waktu sudah tidak memungkinkan untuk digunakan pada sisa anggaran tahun berjalan.

"Kalau pokir 2026 (APBD Murni) kan waktunya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak bisa dipakai. Nanti kita lihat lagi," pungkas Abul.



(nor/nor)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan


Explore IndonesiaNow
Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Workers Reject Jakartas 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Workers Reject Jakarta's 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads