Pekerja yang ingin mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu memperhatikan ketentuan batas gaji yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah menetapkan batas upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini menjadi pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta masih berpeluang memenuhi syarat BSU apabila berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana aturan batas gaji penerima BSU 2026? Simak penjelasannya berikut ini.
Batas Gaji Penerima BSU 2026
Berdasarkan ketentuan Kemnaker, pekerja yang berhak menerima BSU 2026 adalah mereka yang memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan.
Namun, batas tersebut tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah. Apabila pekerja berada di daerah dengan UMK lebih dari Rp 3,5 juta, batas gaji penerima BSU mengikuti UMK setempat.
Besaran UMK yang digunakan sebagai acuan tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak menetapkan UMK, batas gaji penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Dengan demikian, pekerja perlu melihat ketentuan upah minimum di wilayah tempatnya bekerja untuk mengetahui batas gaji yang berlaku sebagai salah satu syarat penerima BSU 2026.
Gaji yang Dihitung untuk Syarat BSU 2026
Kemnaker juga mengatur komponen upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima BSU 2026.
Besaran gaji yang menjadi dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, pekerja perlu memastikan data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan tersebut. Data inilah yang menjadi salah satu acuan dalam proses penetapan calon penerima bantuan.
Syarat Lengkap Penerima BSU 2026
Selain batas gaji, terdapat sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BSU 2026. Berikut kriterianya:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Persyaratan tersebut mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Memenuhi batas gaji saja belum otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima karena masih ada kriteria lain yang harus dipenuhi.
BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Ini Rinciannya
BSU 2026 diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap penerima yang ditetapkan akan memperoleh total Rp 900 ribu.
Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Bank Himbara yang menjadi saluran penyaluran meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.
Cara Cek Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau informasi penerima BSU melalui kanal resmi Kemnaker. Pengecekan dapat dilakukan dengan mengakses laman berikut:
Ikuti petunjuk pengecekan yang tersedia pada laman tersebut dan masukkan NIK sesuai instruksi.
Pastikan informasi yang diperoleh berasal dari kanal resmi pemerintah. Pekerja juga perlu berhati-hati terhadap tautan atau pesan yang mengatasnamakan program BSU dan meminta data pribadi, kata sandi, kode OTP, maupun informasi rekening.























































