Perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), berujung pada kesepakatan pembayaran sanksi adat dan biaya kemanusiaan sebesar Rp 655 juta. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara penyelesaian adat yang ditandatangani dalam mediasi di Kabupaten Bengkayang, Selasa (3/11/2026).
Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo mengatakan masih akan ada pelaksanaan upacara adat di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas. Namun, jadwal pelaksanaannya belum ditentukan.
"Ada (upacara adat) di Aruk (Sambas). Tapi belum tahu kapan," kata Sanny, Selasa (3/11) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dokumen berita acara yang diterima detikKalimantan, tercantum nama Hendri Levi Sunarta sebagai pihak pertama dan Michael sebagai pihak kedua. Hendri yang berusia 52 tahun tercatat bekerja sebagai PNS di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Barat. Sementara Michael berusia 38 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta.
Dalam salah satu poin kesepakatan, pihak pertama menyatakan mengakui semua perbuatan yang dilakukan terhadap pihak kedua. Dokumen tersebut juga menyebut kejadian melibatkan kru pihak pertama terhadap pihak kedua di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Penyelesaian perkara dimediasi oleh pihak Benua Palayo dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
"Pihak pertama bersedia membayar sanksi adat dan biaya kemanusiaan yang dibebankan sesuai adat istiadat yang berlaku, disesuaikan dengan pasal-pasal keputusan musyawarah," demikian salah satu poin dalam berita acara tersebut.
Nilai kesepakatan yang tercantum mencapai Rp 655 juta. Angka tersebut terdiri dari Rp 155 juta untuk sanksi adat dan Rp 500 juta untuk biaya kemanusiaan. Dalam dokumen itu juga disebutkan pembayaran harus dilakukan paling lambat dua minggu sejak tanggal kesepakatan, yakni 3 November 2026. Apabila pihak pertama mengingkari waktu pembayaran yang telah ditentukan, terdapat klausul sanksi berupa denda dua kali lipat.
Berita acara tersebut ditandatangani di Bengkayang pada 3 November 2026 oleh Michael sebagai pihak kedua dan Hendri Levi Sunarta sebagai pihak pertama. Dokumen juga memuat pengesahan dari Kepala Benua Palayo Kabupaten Bengkayang.
Rincian Sanksi Adat
Dalam lembar perhitungan yang menjadi bagian dari dokumen kesepakatan, sanksi adat sebesar Rp 155 juta dirinci dalam sejumlah komponen. Rinciannya meliputi adat kesopanan sebesar Rp 3,5 juta, tempayan untuk sejumlah pihak sebesar Rp 90 juta, belah nyawa Rp 6 juta, mihing Rp 3,25 juta, babi adat Rp 12 juta, babi untuk konsumsi Rp 5,25 juta, beras Rp 900 ribu, anjing Rp 600 ribu, ayam Rp 1 juta, pelaksanaan adat Rp 22,5 juta, serta biaya konsumsi dan keperluan lainnya Rp 10 juta.
Sementara itu, Rp 500 juta lainnya dicantumkan sebagai biaya kemanusiaan. Dengan demikian, total kewajiban yang tertulis dalam dokumen mencapai Rp 655 juta.
Berawal dari Keributan Pemeriksaan Barang
Perselisihan tersebut bermula ketika petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang bawaan empat warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menyeberang dari Indonesia ke Malaysia melalui PLBN Aruk pada Senin (2/11).
Dari empat orang tersebut, baru satu orang yang menjalani pemeriksaan. Tiga lainnya memprotes dan menolak pemeriksaan hingga terjadi keributan.
Keempat warga itu kemudian batal berangkat ke Malaysia dan meninggalkan PLBN Aruk. Mereka selanjutnya mengerahkan massa yang datang dari Bengkayang dan Landak.
Sekitar 100 orang mendatangi PLBN Aruk pada Senin malam. Massa bahkan memasuki Wisma Nusantara dan melakukan penyisiran untuk mencari petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan. Lima petugas Bea Cukai yang masih berada di lokasi kemudian dibawa massa menuju Bengkayang.
Sanny sebelumnya membantah kelima petugas tersebut disandera. Menurutnya, mereka dibawa untuk menjalani mediasi dengan warga.
"Nggak disandera. Dibawa biar mau dimediasi saja," kata Sanny.
Setelah mediasi di Bengkayang selesai pada Selasa (3/11), Sanny memastikan seluruh petugas Bea Cukai telah kembali.
"Mediasi sudah selesai di Bengkayang. Personel BC dah pulang semua," ujarnya.
Simak Video "Video: Memberantas barang Ilegal, Melindungi Industri dalam Negeri"
Kesadaran Bergizi Dan Pada Tantangan Kesadaran Bergizi Informasi Seharian Moden(des/des)




























































