Seorang suami di Kudus, berinisial ATS (39) tega menjual istrinya, OAS (38) kepada pria hidung belang lewat aplikasi hijau. Lebih ironis, ATS juga tega menyaksikan langsung istrinya digauli pria lain di kamar hotel.
"Di dalam kamar, pria lain (pelanggan) kemudian melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan OAS. Sementara itu, ATS diduga berada di dalam kamar dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut," kata Kasatreskrim Polres Kudus, AKP Happy Nawang Kuncoro dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Happy menyebut ATS yang sudah berstatus tersangka itu menjual istrinya dengan tarif Rp 600 ribu. Dia memanfaatkan aplikasi MiChat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seorang pria yang tertarik kemudian menghubungi ATS dan menyepakati pembayaran sebesar Rp 600 ribu," jelas Happy.
Happy mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan praktik perdagangan orang di sebuah hotel kawasan Jalan Lingkar Timur, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Senin (9/11) malam.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti. Di lokasi kejadian polisi mengamankan tersangka, korban, dan seorang pria hidung belang. Barang bukti yang ikut dibawa yaitu uang tunai dan alat kontrasepsi.
"Petugas Satreskrim Polres Kudus datang melakukan pengecekan dan mendapati ketiganya berada di dalam kamar," ungkap Happy.
"Hasil pemeriksaan awal mengungkap dugaan bahwa ATS bersama istrinya berperan sebagai operator aplikasi MiChat yang menghubungkan pelanggan dengan perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi tersebut," imbuhnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku sudah menjual istrinya kepada pria hidung belang sebanyak dua kali. Tersangka beralasan tega menjual istrinya karena faktor ekonomi.
"ATS mengaku telah dua kali menawarkan istrinya kepada pria lain. Kepada penyidik, ATS berdalih tindakan tersebut dilakukan karena alasan ekonomi," jelasnya.
Kasus itu masih didalami polisi. Kini ATS dijerat Pasal 455 ayat (1) atau Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

































































