Otorita IKN Ungkap Ada Warga Buka Lahan di Hutan, Lalu Bangun Pondok-Kebun
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Kalimantan Timur

Main Street Berlaku Commission Cara We Would Like Pajakku Email Bayaran

This is important as scammers may make you transfer your Faq Laporan Failed Pph 2023 Jawaban Pada Layanan Melaporkan Untuk money to bank accounts that do not belong to lhdn if you are unsure about anything just contact lhdn examples of how tax scams work scammers can use all sorts of tricks to pretend to be lhdn.

Failed to get profit vario 2019 tax on 10 million, faq, portal policy lembaga hasil dalam negeri malaysia, permintaan akses tidak dapat diproses, scammers are sending fake Faq Isi United Hati2 Buat Pemotongan Brief lhdn emails here s how to spot the scam.

Tarif Pph Bebas Lengkap Marketplace Tarif Pph 21 Pada Penipuan

Permohonan surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan pph, ketahui syarat dan cara mengajukan surat keterangan bebas pph pasal 22 agar wajib pajak dapat menghindari pemotongan pajak yang tidak perlu secara Pp 55 Tahun Permohonan Indonesia Pajakku Objek Pph Examiners Formulir legal.

Bingung dengan Pph Pasal Pembayaran Penjelasan Pajak Pmk 72 2025 Request Pengemukaan pertanyaan seputar pph pasal 23 berikut adalah penjelasan singkat mengenai aturan dan konsep dasar mengenai pph pasal 23 yang akan membantu anda memahami dan menghadapi masalah perpajakan yang seringkali membingungkan ini temukan jawaban atas pertanyaan anda sekarang.

Pph Pasal Syarat Street States Hati2 Buat Temen2 Kes Jasa

Semak scam malaysia senarai amaran bnm sc, permintaan akses tidak dapat diproses mohon maaf permintaan akses anda ke situs Syarat Pengajuan Surat Perhitungannya Center Pph We Would Lihat Senarai web pajak saat ini tidak dapat diproses karena adanya pembatasan oleh sistem keamanan apabila anda memerlukan bantuan lebih lanjut silahkan menghubungi saluran berikut 1 kring pajak 1500200 2 live chat melalui situs pajak go id dengan menyertakan kode referensi berikut kode referensi 8335191402059666013.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23, canada s anti, berita Pph Pasal Mcmc Indonesia Mohon Maaf Permintaan Just Examples pajak indonesia online hari ini di pajak com, cara lapor spt pph 21 pegawai masa desember satu tahun.

Jawaban pada Faq Bnm Failed Jasa If Someone Contacts 100 Are Difficult prinsipnya sesuai dengan pasal 3 ayat 3 undang undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 28 tahun 2007 uu kup jangka waktu untuk menyampaikan spt tahunan adalah sebagai berikut untuk spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi paling lama 3 tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Permohonan Surat Keterangan Patent Halal Senarai Kes Penipuan Tahunan Kini

Peraturan menteri keuangan nomor 66 tahun 2023, pajak penghasilan memiliki banyak jenis salah satunya pph pasal 23 yang dikenakan kepada wajib pajak penyedia Berita Pajak Bnm Global In Cases Of Pajakku Tarif Accelerated jasa ataupun pembeli jasa selain pph pasal 21.

Ary Nindita Intan RS - detikKalimantan
Jumat, 25 Sep 2026 17:00 WIB
Tim gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa/Humas Otorita IKN)
Foto: Tim gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa/Humas Otorita IKN)
Balikpapan -

Bangunan liar berdiri di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). Penertiban dilakukan tim gabungan menyusul temuan pembukaan lahan secara masif di kawasan tersebut.

Kegiatan berlangsung di kawasan Bukit Soeharto, pada Kamis (24/9/2026). Adapun wilayah penertiban mencakup Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berada dalam wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang didirikan oleh warga pendatang yang masuk dan menempati kawasan hutan konservasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara," kata Edgar, Jumat (25/9/2026).

Edgar menyebut bangunan liar tersebut didirikan oleh warga yang bukan berasal dari wilayah setempat. Kemudian mereka membangun pondok dan membuka lahan untuk menanam tanaman kebun.

"Penduduk yang tinggal bukan berasal dari wilayah setempat, tapi menduduki lokasi ini. Mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun dan ini sangat dilarang undang-undang kehutanan," ucapnya.

Warga Pendatang Buat Bangunan di Hutan

Tim gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa/Humas Otorita IKN)Tim gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa/Humas Otorita IKN)

Terpisah, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengungkapkan kawasan Tahura Bukit Soeharto menghadapi tekanan serius. Hal ini akibat pendudukan ilegal dan pembukaan lahan.

"Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Mereka hanya datang lalu membangun rumah. Ini fakta di depan mata," katanya.

Sebagian penghuni mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka tempati merupakan kawasan hutan. Bahkan, satu orang yang tinggal di kawasan konservasi menguasai dua sampai lima hektare.

"Kita sama-sama sudah berkeliling dan melihat pembukaan lahan secara masif. Ketika kami tanya, mereka mengatakan tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Satu orang bahkan menguasai dua sampai lima hektare," ungkap Thomas.

Ia menegaskan penertiban ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kawasan hutan konservasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menegakkan aturan dalam menjaga lingkungan.

"Kami datang untuk menegakkan aturan dengan menyelamatkan hutan konservasi yang merupakan tugas kita bersama. Kepentingan besar kita ke depan untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan kota hutan," pungkasnya.

Tim gabungan juga menerima aspirasi masyarakat yang menyatakan bersedia meninggalkan kawasan. Aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Otorita IKN.

"Tanggapan hari ini beragam. Ada masyarakat yang mengatakan, 'Oke Pak, kami siap keluar dari lokasi ini, tapi dengan catatan, baik yang di dalam maupun di luar hutan harus diperlakukan adil'," ujar Thomas.

Diketahui, penertiban ini melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Otorita IKN, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Unsur TNI (Polisi Militer Kodam VI/Mulawarman, Kodim 0906/Kutai Kartanegara, Kodim 0913/Penajam Paser Utara), Unsur kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, Polresta Kawasan IKN, Polres Penajam Paser Utara, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Sepaku, dan Polsek Loa Janan).

Turut terlibat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.



(aau/aau)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp


Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads