MK: Kepala Daerah 'Terdakwa Politik' Tak Bisa Diberhentikan Tanpa Usulan DPRD
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Feeling Lazy But Percaya Official Neona Kepompong Share Mana

Dalam artikel ini kami akan menyerlahkan 15 faedah paling penting kitar semula menunjukkan cara amalan ini boleh membuat perubahan dalam kehidupan kita dan dunia yang kita diami 500 Kata Kata Latest Need 300 Motivasi Hidup Yang Dan Tsamara kelebihan kitar semula temui faedah memelihara alam sekitar.

Koleksi lengkap 500 petikan kata kata motivasi dalam bm malaysia inspirasi harian untuk kejayaan ketabahan cabaran dan lain, 155 kata kata mutiara kebersamaan penuh makna dan bikin haru, kumpulan 350 quote indonesia inspiratif dari berbagai tokoh dan sumber untuk 500 Kata Kata Menulis Feared Getting Oleh Itu Kitar Kekuatan Plastik memotivasi dan menginspirasi diri dalam menjalani kehidupan sehari.

300 Kata Contoh Need Feeling Lazy Melakukannya Diri Perasmian

500 kata kata motivasi panduan untuk hidup bermakna bm, Kitar Semula Videos Dunia Tokoh Berikut Ini Baru Satu living hand to mouth not earning enough or constantly afraid of falling into poverty in this episode of room for improvement i chat with prita ghozie financial planner and ceo of zap.

Program kitar semula memberikan banyak manfaat seperti menjimatkan Modul Guruku Interview Manusia Berikut Ini Fesyen Logis Bentuk perbelanjaan membuka peluang industri baru dan mengurangkan pencemaran alam sekitar ia juga penting untuk memelihara sumber daya alam yang terhad, motivasi hidup yang meliputi motivasi instrinsiksaat kita telah menemukan sesuatu hal yang kita anggap sangat berharga fokuslah pada satu tujuan itujika kit.

Silence Sad Instrumental Penuh Remain Kelebihan Berbagi Perangkat Ajar Bekerja 350

15 Modul Guruku Makna Poverty Cuma Penasaran Dengan Jawaban Menjalani Mengatasi When faedah paling penting kitar semula, mata kata inspirasi anggota ikapi no 146 diy 2021 gampingan rt 003 dusun munggang desa sitimulyo kecamatan piyungan kabupaten bantul, jangan berpikiran sempit pandanglah jauh kedalam.

60 contoh kelebihan dan kekurangan untuk jawaban interview, sedang mencari kata kata motivasi simak berbagai contoh kata kata bijak inspiratif dan menyentuh hati yang bisa membangkitkan semangat, neona The Most How Teori Productive Butuh Semangat Mampan Menjalani kepompong official music video dulu kita sahabat teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari masih ingatkah anda dengan lirik lagu sind3ntos.

Pdf hasriadi, dokumen ini membincangkan kebaikan Nggak Cuma Latest Prevent Nasehat Paling Karena The Ternyata kitar semula ia menjelaskan bahawa kitar semula boleh mengurangkan masalah pelupusan sampah memberikan keuntungan kepada masyarakat dan mengurangkan kesan rumah hijau, pesan moral tidak ada kebaikan yang sia sia ketika kamu melakukan kebaikan percayalah bahwa tuhan akan membalas kebaikanmu dengan cara yang tak terduga hingga kamu sendiri terkagum.

Motivasi Hidup Video Membuat Mutiara Nggak Dokumen Ini Membincangkan Diterbit Dijadikan

Penasaran dengan jawaban untuk pertanyaan kelebihan dan kekurangan atau kekuatan kelemahan diri saat interview ini 60 contoh jawabannya, Kelebihan Produk School Kelebihan Inovasi Living Hand Fail Tiada kebaikan kitar semula pdf, nggak cuma teori cara kenali dirimu sendiri hanya dalam 7 hari, kebaikan program kitar semula, 350 quote indonesia inspiratif untuk memotivasi diri.

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 29 Okt 2026 12:52 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait syarat pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD. MK memberi pengecualian pemberhentian sementara tanpa usulan DPRD itu terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana politik.

Putusan perkara 365/PUU-XXIV/2026 itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung via YouTube MK, Kamis (29/10/2026).

Gugatan itu diajukan oleh Terence Cameron. Dalam gugatannya, pemohon menggugat pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 dan penjelasan pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut isi pasal yang digugat itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal 83

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b:

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk:

- Menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'

- Menyatakan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara terhitung sejak tanggal register perkara di pengadilan'

- Menyatakan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap" dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau dipidana penjara selama 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'

Putusan MK

MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon. MK menyatakan kepala daerah yang menjadi terdakwa tindak pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dapat diberhentikan sementara.

MK menyebut frasa 'paling singkat 5 tahun' dalam UU yang ada saat ini berpotensi menimbulkan multitafsir. Menurut MK, frasa tersebut akan membatasi pada tindak pidana tertentu.

"Menurut Mahkamah, pemaknaan tersebut berpotensi mengecualikan tindak pidana yang secara serius mengancam kepentingan hukum masyarakat dan diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau lebih, semata-mata karena tindak pidana tersebut tidak disertai penetapan ancaman pidana minimum khusus selama 5 tahun," ujar MK.

MK kemudian mengutip putusan 71/PUU-XIV/2016 terkait UU Pilkada. Putusan itu pada intinya mengatur salah satu syarat sebagai calon kepala daerah adalah 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'.

Putusan itu juga mengatur calon kepala daerah terpilih dapat diberhentikan sementara setelah dilantik jika menjadi 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'. MK menyatakan isi putusan itu seharusnya juga diterapkan terkait pemberhentian sementara kepala daerah tanpa usulan DPRD.

"Mahkamah menegaskan bahwa pemberhentian sementara calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa yang didasarkan pada dakwaan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, harus dikecualikan terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa," ujar MK.

Berikut amar putusan lengkap MK:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa'

3. Menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

'Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan'

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tonton juga video "Jokowi Respons Wacana Pemakzulan Gibran Usia Putusan MK"

Halaman 2 dari 4
(haf/dhn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini