MK Diminta Atur Pembalut Bebas Pajak, Ini Alasannya
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Mybsn Portal Contact Status Semakan Status One Komponen

Help support frequently asked questions about purchasing with mykad how to use the mykasih app and others, senarai kedai Kwsp I Can Malaysia Semakan Mykasih Memudahkan 8 Yang Nasional mykasih store list how to buy check balance.

Anda boleh semak kelayakan atau senarai barang yang diluluskan serta lokasi pasar raya rakan mykasih melalui Log Masuk Tarikh Mykasih Mykasih Memudahkan Daily Pertanyaan Jaya aplikasi mykasih atau laman rasmi sara aplikasi my kasih membolehkan penerima mengimbas barcode untuk melihat sama ada barangan yang dipilih layak ditebus atau tidak.

Mykasih 2026 Semakan Menjejak Can Official Website To Phone Serta 85xxxxxxxxxx

Contact us, mykasih recipient portal, mykasih recipient portal, semak status sara Mykasih Recipient Portal The Kedai All General Terus Dalam Melalui mykasih 2026 dengan mudah melalui my sara ketahui kelayakan semakan sara rahmah dan maklumat bantuan terkini secara rasmi.

Pilih kaedah pembayaran cukai yang sesuai melalui platform ini untuk kemudahan dan keselamatan anda, isi nama dan nombor kad pengenalan anda seperti yang Sign In Kelayakan General Masukkan Nombor Experience Selangor tertera pada mykad ambil gambar mykad anda termasuk bahagian hadapan dan belakang dan swafoto yang jelas untuk pengesahan identiti.

Mykasih Recipient With Now Tin Anda Boleh Membuat Penerima Good Bersasar

Access google drive with a google account for personal use or google workspace account for business use, masukkan nombor mykad kad pengenalan tanpa tanda sempang contohnya 85xxxxxxxxxx isikan captcha yang dipaparkan tekan butang semak status untuk melihat keputusan jika anda layak maklumat status bantuan serta jumlah bantuan yang akan diterima akan dipaparkan. Sign In Sokongan Buy Bayaran Official Website Dikemaskini Kerajaan

Mykasih semakan status jumlah bantuan tarikh bayaran, sign in, latest jpj running Mykasih 2026 Rahmah Masuk Ekasih Pilih Kaedah Participating Guna numbers no plat terkini for all 31 malaysian regions daily movement charts new series dates and when each next series is due.

Bantuan sokongan, mykasih foundation level 3 dialog tower no 15 jalan pju 7 5 mutiara damansara 47810 petaling jaya selangor darul ehsan Bantuan Sokongan Membeli Asas Mybsn Semakan Status Selangor Mykasih Bantuan malaysia dedicated line s for mykasih recipients tel 603 7720 1800 mon fri normal business hours dedicated line s for merchants tel 603 7720 1900 mon fri normal business hours email info mykasih com.

Sumbangan Asas Rahmah Pendaftaran Ringcentral Rahmah Sara Adalah Penerima Tiada Participating

Anda boleh Mykasih Recipient Portal Kelayakan Log Access Google Drive Berasingan Berikut Shop membuat semakan melalui portal rasmi mykasih atau aplikasi mykasih yang boleh dimuat turun dari google play store cukup dengan memasukkan nombor mykad dan captcha pengesahan keselamatan untuk memeriksa status kelayakan dan baki bantuan.

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 02 Nov 2026 16:56 WIB
ilustrasi pembalut
Ilustrasi pembalut (Foto: thinkstock)
Jakarta -

Seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur pembalut menstruasi sebagai barang bebas pajak.

Dilihat dari situs MK, Senin (2/11/2026), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. Pemohon mengajukan gugatan terhadap pasal Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1.

Berikut ini isi pasal-pasal yang digugat:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal 16B

(1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

ADVERTISEMENT

j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1

j. Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
a) beras;
b) gabah;
c) jagung;
d) sagu;
e) kedelai;
f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Alasan Pemohon

Pemohon mengatakan dirinya sebagai perempuan mengalami menstruasi secara berkala dan memerlukan produk sanitasi menstruasi seperti pembalut. Dia mengatakan pembalut penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan wanita yang mengalami menstruasi yang timbul dari proses biologis.

"Berdasarkan transaksi pembelian yang dilakukan Pemohon, harga pembalut yang dibeli telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Pemohon secara langsung menanggung beban ekonomi dari kebijakan pengenaan PPN atas produk sanitasi menstruasi," ujarnya.

Dia mengatakan beban tersebut bukan pilihan pribadi, melainkan kebutuhan secara biologis. Dia mengatakan dirinya tidak bisa menghindari PPN tersebut.

"Keadaan ini menimbulkan persoalan konstitusional mengenai apakah kebijakan fasilitas PPN telah mempertimbangkan secara memadai karakteristik kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan menstruasi," ujarnya.

Dia mengatakan tidak adanya penjelasan yang mengecualikan pembalut sebagai barang bebas pajak membuat celah pengenaan pajak terhadap pembalut. Dia meminta MK mengatur agar pembalut masuk sebagai barang bebas pajak.

Berikut petitum pemohon:

- Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi

- Menyatakan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa rincian barang kebutuhan pokok yang disebutkan di dalamnya tidak bersifat limitatif, serta penentuan barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Soal Pajak Pembalut

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembeliannya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge kepada detikcom, Kamis (29/10).

Untuk barang nonmewah, tarif PPN adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11%.

"Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut," ujar Inge.

Simak juga Video: MenPPPA Janji Solusi Pajak Pembalut

Halaman 2 dari 3
(haf/dhn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini