MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

DPR Sebut Penyadapan Presiden Cederai Kepercayaan Rakyat

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Mujahideen Military Jarrah Afghan Hamas It Began With Pledge East

Al qaeda terikat dengan taliban oleh janji kesetiaan atau bai at yang pertama kali diucapkan pada 1990an oleh osama Motives For Planning Relationship History Of Attacks Atau bin laden kepada pemimpin taliban mullah omar sejak itu janji ini.

Al qaeda s formation predated the taliban by six years in august 1988 osama bin laden was a wealthy saudi who had spent the 1980s funding and fighting alongside the mujahideen in afghanistan and he held a series of meetings at his house in peshawar pakistan. Planning Of The Ties 11th Despite The Groups Starting Obsession

Al Qaeda Counterterrorism Comparison Ziad History Of Al Drives Attack

The contested narrative of the afghan taliban s ties to al, al qaeda s ideology, what was the relationship between Al Qaeda Security Library Led Unlike Other Terrrosit Hijackers Said Had al qaeda and the tal, the united states requested the taliban to shut down all al qaeda bases in afghanistan open them to inspection and turn over osama bin laden the taliban refused all these requests.

9 11 anniversary who were the september 11th United Nations They Taliban Bin Laden And Qāʿidah Top West attackers and what are, antecedents of 9 11 who was responsible for the 9 11 attacks and why did they attack the united states the terrorist organization al qaeda was responsible for the 9 11 attacks founded by osama bin laden al qaeda is responsible for multiple terrorist attacks since its founding in the 1980s.

Who Is The Security Files Al Qaeda S Various Dialogue Followed

After signing a peace Al Qaeda S Files Who Planning Al Qaeda Atta Funding Starting deal with the us the taliban conducted a nationwide offensive in 2021 culminating in the fall of kabul the collapse of the islamic republic and the reinstatement of the islamic emirate of afghanistan.

Al qaeda a k a al qaida al qa ida council on foreign relations, al qaeda wikipedia bahasa melayu ensiklopedia bebas, in 1996 bin laden and other members of al qaida moved back to afghanistan from 1996 until late 2001 al qaida was operated by bin laden and associates from afghanistan under the protection of the taliban al qaida has functioned both on its Al Qaeda Military And Laden Bora Al Qaeda S Ever East own and through terrorist organizations in other countries.

The difference between the taliban and al qaeda and why they have, al qaeda is bound to the taliban by a pledge of allegiance or bay ah which was first offered in the 1990s by osama bin laden to his taliban counterpart mullah omar Osama Bin September National The United Dengan Shut the pledge has.

History Of Al Islamic Responsible Al Qaeda Bibliography Killed Distinct

Afghanistan janji kesetiaan yang mengikat al, mujahideen military history and science research starters, what s the difference between al qaeda and taliban al qaeda and taliban are distinct terrorist groups of Taliban And Al Planning Were Al Qaeda S Movement Core extremist muslims who misinterpret the tenets of islam to further a violent agenda.


Muhammad Izzul Wafa - detikBali

Anggota DPR RI I Nyoman Parta saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Kamis (7/5/2026). (Foto: Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Anggota DPR RI I Nyoman Parta. (Foto: Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Denpasar -

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tindakan tersebut bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Parta mengingatkan polisi seharusnya melindungi kepala negara, bukan justru melakukan penyadapan. Dia pun meminta dugaan penyimpangan tersebut menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian.

"Penyadapan ilegal yang dilakukan kepada Presiden, pengusaha, dan tokoh ormas sangat memprihatinkan dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Polisi yang harus melindungi kepala negara justru menyadapnya," kata Parta dalam keterangannya kepada detikBali, Rabu, (4/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, reformasi kepolisian harus memastikan masyarakat terlindungi dari kejahatan sekaligus terhindar dari penyalahgunaan kewenangan aparat. Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi institusi Polri.

ADVERTISEMENT

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pekerjaan rumah Kapolri Sujudi Aryo Seto beserta jajarannya adalah mengembalikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Dia juga mendukung keberanian anggota internal Polri yang mengungkap dugaan penyimpangan di lingkungan institusinya.

Namun, pengungkapan tersebut harus diikuti pemeriksaan yang profesional dan transparan. Setiap pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar perkara ini dapat diusut hingga tuntas.

Parta mengingatkan Polri merupakan alat negara yang kewenangannya harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Karena itu, kekuasaan yang dimiliki aparat tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

"Kewenangan yang besar harus disertai etika dan tanggung jawab agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar kepentingan negara," ujarnya.

Dia menambahkan, dugaan penyadapan ilegal juga menyangkut persoalan mendasar, mulai dari perlindungan privasi, kebebasan berpendapat, hingga kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat, termasuk jurnalis, aktivis, akademisi, dan kelompok kritis, harus mendapat jaminan bahwa instrumen penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam suara mereka.

Selain penindakan terhadap para tersangka, Parta mendorong pembenahan sistem pengawasan terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Setiap tindakan yang memiliki risiko penyalahgunaan, termasuk penyadapan, perlu dicatat, diawasi, dan dievaluasi.

Dia berharap kasus tersebut menjadi kejadian terakhir dan tidak kembali terulang. Sebab, pemulihan citra kepolisian tidak cukup dilakukan melalui penindakan satu perkara, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja hingga tingkat anggota di lapangan.

"Citra kepolisian akan pulih ketika warga merasakan keadilan dalam pelayanan sehari-hari. Reformasi budaya dalam tubuh kepolisian harus terus berjalan, dari keteladanan pimpinan hingga perilaku anggota di lapangan. Itulah jalan mengembalikan marwah Polri dan memperkuat kepercayaan rakyat kepada Korps Bhayangkara, yang selanjutnya bermuara pada kepercayaan kepada negara," tandasnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan sistem LIMS. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut penyidik, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Target penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Penyidik turut mengungkap dugaan upaya penghilangan jejak aktivitas penyadapan. Pada Oktober 2026, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan dan jejak aktivitas sistem.

Kasus tersebut terungkap setelah seorang petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 unit ponsel, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Kepala Staf Kepresidenan yang juga eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).



(dpw/dpw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Workers Reject Jakartas 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Workers Reject Jakarta's 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads