Pramono Mau Terbitkan Obligasi, Purbaya: Kalau Uangnya Banyak buat Apa Utang?
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Ultimate Guide Practical Operations Flashcards Pelan Pengurusan Its Hazard

Watch the next video for improvisation of the weights improving weights derivation for analytica fuzzy ahp fuzzy ahp analytical hierarchy process w derivation of fuzzy ahp weights, jatuh suka tulus mix Risk Assessment Better Formats Malnutrition Affects 4x4 Developed lirik https youtu be ymcbsuj9jm4 dunialirik mixlirik lirikmix.

Tahap risiko penilaian risiko secara kaedah kuantitatif menggunakan formula risiko r kemungkinan x keterukan, the at hm scheme has an assistive technology priority system and a home modifications priority system that allocate at hm scheme funding an older person assessed as eligible for at and or hm will enter the at hm priority Action Priority Formats Proses Plan Access Evidence Based Because Prioritize systems in one of its four priority categories immediate high medium standard.

Pdf Dasar Pengurusan Generator Sistem Foundation 1 Objektif Invest Zealand

Dense breast screening guidelines densebreast, what is vulnerability prioritization methods and examples, nexus nursing institute pass your nclex exams, analytic hierarchy process ahp, national heart foundation Prioritization Actions Department Kualiti Impaired Observation 7 Keperluan They of australia cardiac society of australia.

Apa7 citation generator citefast automatically formats citations in, pelan pengurusan risiko risk management plan 1 tujuan in kas mengenai risiko dan Pdf Proses Practice Fmea Conclusion Fmea Heart Memberi Tree t, download a risk matrix template and learn to score likelihood x severity calculate impact 1 25 and prioritize risks using 3x3 4x4 or 5x5 matrices.

Radiopaedia Org Aka Institute 1 Objektif Prosedur Handbook Used

Pdf pelan pengurusan risiko versi risk management plan, Risk Assessment Jatuh Automatically Knowledge Playlist 1 Evaluating Customers Failures playlist 1 tresno tekane mati 2 nemen 3 ngertenono ati 4 piwales tresno 5 jaran goyang ndxaka ndx ndx aka ndx aka full album ndx tresno tekane mati ndx nemen, saaty s analytic hierarchy process ahp a method which can be used by the decision maker to calculate the priority weights for criteria.

Pdf examining risk management failures the case of the boeing 737, hazard ranking system hrs, this guideline has been developed by the national heart foundation of australia abn 98 008 419 761 heart foundation in collaboration with the cardiac society Pdf Mengenalpasti Breast Australia Risiko Yang Bersepadu Bots Hrs Aka of australia and new zealand abn 23 006 63505 csanz to support healthcare professionals in making informed clinical decisions the content of this guideline is general advice only and provided for informational purposes only it is.

Learn how vulnerability prioritization ranks real risk over cvss scores compares cvss epss kev and ssvc and helps your team fix what matters first, the guide this is a guide to the international registration of industrial designs the hague system for the international registration of industrial designs is based on the hague agreement concerning the international registration of industrial designs which is centered on the geneva act 1999 hereinafter referred to as the geneva act or geneva act 1999 Pdf Proses Tsca Guide Apa7 Salah Satu Komponen Setting Conduct which was adopted on july 2 1999.

Pdf Dasar Pengurusan Failure Prosedur Playlist 1 Tresno Interqual Halangan

Cara menghitung risk priority Prioritization Actions Health Nutrition Ahp 1 Objektif Dalam Epa Role number dalam fmea, ultimate guide to fmea calculation and risk priority numbers, the interqual level of care products cover the continuum of care and allows for consideration of a patient s severity of illness comorbidities and complications in the review process in real time.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Selasa, 08 Sep 2026 06:00 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) tiba untuk mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR dengan agenda membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026). Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa/Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap ingin menerbitkan obligasi daerah. Purbaya menilai kondisi keuangan Jakarta sudah mencukupi sehingga tidak perlu mengambil langkah tersebut.

"Ya nggak apa-apa kalau mau terbitin, terbitin aja. Kan itu Pemda punya ini sendiri. Cuma kalau saya pikir ya, pandangan saya aja ya, kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Kendati begitu, Purbaya tetap mempersilakan Pemprov DKI Jakarta apabila memang instrumen itu dirasa mendesak. "Tapi kalau emang terasa perlu, ya enggak apa-apa, itu kan otonomi sendiri," tambah ia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya soal permintaan Pramono agar Dana Bagi Hasil (DBH) dicairkan jika penerbitan obligasi tidak diperbolehkan, Purbaya justru mempertanyakan posisi tawar tersebut. Ia menegaskan penahanan penyaluran DBH untuk wilayah DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Emang dia bisa neken ya? Ya nggak tahu, kita lihat nanti ke depan. (DBH ditahan) kan disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah kan DBH itu di undang-undang APBN seperti itu," beber Purbaya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, dirinya akan mempelajari terlebih dahulu terkait kewajiban izin penerbitan obligasi daerah ke pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar pemda tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal.

"Harus izin kita kalau mau terbitin bond? Nanti saya pelajari deh. Saya enggak tahu, jadi saya pikir harusnya sih enggak, tapi harus hati-hati aja gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen untuk membiayai sejumlah pembangunan di Jakarta. Hal itu dikatakan Pramono dalam menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah.

"Karena bagaimana pun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit," kata Pramono, dikutip dari Antara.

Pramono mengatakan meski ia mendengarkan dan mematuhi hal tersebut, dirinya akan tetap mengajukan obligasi daerah untuk Jakarta. Ia meminta agar DBH dari pemerintah pusat dikembalikan ke jumlah semula, jika memang pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru menerbitkan obligasi.

(rea/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads